Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Saat Puisi Gus Mus Dianggap Nyata, Ada Republik Rasa Kerajaan

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ahmad-satryo-1'>AHMAD SATRYO</a>
LAPORAN: AHMAD SATRYO
  • Jumat, 26 Januari 2024, 00:02 WIB
Saat Puisi Gus Mus Dianggap Nyata, Ada Republik Rasa Kerajaan
Presiden Joko Widodo/Ist
rmol news logo Dinamika jelang pencoblosan Pilpres 2024 makin memunculkan banyak kritik kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Termasuk penolakan terhadap dinasti atau kerajaan politik.

Peneliti Jarum Demokrasi, Rajab Ahirullah berpandangan, Presiden Jokowi makin mendekati hari pencoblosan Pilpres 2024 menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).

Rajab menyayangkan pernyataan terbaru Jokowi, yang menyebut seorang presiden tidak dilarang berkampanye dan bahkan berpihak kepada calon tertentu yang ikut kontestasi.

"Sosok pemimpin yang muncul saat ini seringkali mengecewakan masyarakat. Pemimpin hanya mementingkan kelompok dan golongannya semata, bahkan sampai membangun dinasti kekuasaan," ujar Rajab kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (25/1).

Dari beberapa fenomena politik yang nampak di publik, mulai dari uji materiil batas usia capres-cawapres yang diatur UU Pemilu diubah Mahkamah Konstitusi (MK), hingga soal netralitas aparatur sipil negara (ASN) yang dilanggar, Rajab menganggap Jokowi tengah mempraktikkan dinasti politik secara terang-terangan.

Rajab pun teringat pernyataan salah satu ulama besar Tanah Air, KH Mustofa Bisri atau kerap disapa Gus Mus, yang memberikan gambaran tentang politik dalam sebuah puisinya yang berjudul "Zaman Kemajuan".

Rajab merasa, salah satu bait dalam puisi Gus Mus tersebut benar-benar terjadi di masa sekarang ini, tepatnya jelang pencoblosan Pilpres 2024 yang tinggal 19 hari lagi.

"Gus Mus mengatakan, 'ada republik rasa kerajaan'. Inilah yang sangat kita khawatirkan, saat banyak sekali kebijakan yang tidak memihak kepada rakyat, dan etika para pemimpin kita sudah tidak selaras dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat," tuturnya.

"Dan permasalahan ini memuncak saat konstitusi diacak-acak melalui hakim konstitusi yang melanggar etika. Ada hakim yang meloloskan kepentingan keluarga dan kelompoknya. Sampai saat ini, apakah kita masih yakin ada negarawan di negara kita ini?" demikian Rajab. rmol news logo article


Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA