Menurutnya, Cak Imin sedang mengingatkan, bahwa pemimpin memiliki prioritas dalam menyusun kebijakan, mengingat negara memiliki keterbatasan anggaran di tengah banyaknya kebutuhan.
"Prioritas yang dibuat jangan sampai mengorbankan rakyat, karena kesejahteraan rakyat prioritas yang tidak bisa ditawar-tawar," katanya, lewat keterangan tertulis, di Jakarta, Minggu (7/1).
Sukamta yang juga anggota Komisi I DPR RI itu juga menyatakan, paradigma “Si vis pacem, para bellum” yang berarti, jika kamu menginginkan perdamaian, bersiaplah untuk perang, harus ditempatkan secara bijak.
Menurutnya, pertahanan tidak melulu soal militer dan Alutsista. Anggaran belanja alat perang juga jangan sampai melampaui yang seharusnya, apalagi jika harus berutang banyak.
Diketahui, Kemenhan belanja Alutsista dari pinjaman luar negeri untuk periode 2020-2024 sejumlah US$25 miliar, setara Rp385 triliun (kurs Rp15.400 per Dolar AS).
"Memprioritaskan aspek pertahanan di atas kesejahteraan itu tidak bijak. Karena pertahanan yang paling utama adalah pada kualitas sumber daya manusia, bukan pada aspek kekuatan fisik militer dengan teknologi Alutsista yang canggih," jelasnya.
Meski begitu, calon anggota DPR RI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dapil DIY itu memahami bahwa belanja Alutsista tetap penting. Namun tetap menggunakan prioritas sesuai skala kebutuhan dan keterbatasan anggaran yang ada.
“Karenanya, setelah skema pengadaan alutsista MEF (Minimum Essential Forces) tahap III berakhir pada 2024, Timnas Amin memprogramkan NEF (New Essential Forces) yaitu pengadaan Alutsista berbasis fungsi dan adaptasi teknologi," jelasnya.
"Pengadaan Alutsista ke depan tidak melulu yang besar-besar, tetapi perlu melihat efektivitas, kecanggihan dan efisiensi,” pungkas Sukamta.
BERITA TERKAIT: