PKS Dukung Program Prabowo, PKS Ingatkan Kemhan Fokus Bahas Modul Bela Negara
Kementerian Pertahanan melalui Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra berencana akan menjalankan program bela negara sebagai amanat UU 23/2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) dan ..
Kudeta Myanmar Menggema Di Paripurna DPR, Pemerintah Diminta Waspada
Kudeta yang terjadi di Myanmar turut disuarakan dalam rapat Paripurna DPR RI dengan agenda pengesahan 33 RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2021 di Gedung Nusantara II, Komplek..
Kemenkominfo Harus Respons Perintah Jokowi Atas Kedaulatan Digital Yang Masih Dinikmati Asing
Kedaulatan digital yang sudah digaungkan Presiden Joko Widodo patut segera direalisasikan pemerintah di tengah pergerakan ekonomi yang mulai beralih ke digital.Kedaulatan digital juga diharapkan agar..
Presiden Minta UU ITE Direvisi, PKS: Jangan Sampai Cuma Jadi Move Politik Kosong!
Presiden Joko Widodo meminta DPR untuk merevisi UU ITE jika tidak bisa memberikan rasa keadilan terhadap masyarakat. Pun menghapus sejumlah pasal-pasal karet yang tidak bisa memberikan rasa aman bagi..
Kasus Covid-19 Tembus 1 Juta, Sukamta: Pemerintah Jangan Malu Akui Kelemahan Atasi Pandemi
Kasus Covid-19 di Indonesia sudah tembus satu juta kasus pada Selasa (26/1) sejak kejadian pertama yang dilaporkan pada bulan Maret 2020.Menanggapi hal ini anggota Tim Covid-19 Fraksi PKS, Sukamta me..
Kapal China Yang Masuk Selat Sunda Seharusnya Ditenggelamkan
Komisi I DPR RI meminta pemerintah bertindak lebih tegas dalam menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).Permintaan itu disampaikan anggota Komisi I DPR RI Sukamta seiring ..
Di Tengah PSBB Jawa-Bali, Pemerintah Diminta Atasi Disinformasi Vaksin Covid-19
Pemerintah diminta untuk segera mengatasi disinformasi soal vaksin yang banyak beredar di tengah masyarakat. Sebab, hal ini akan sangat berpengaruh terkait efektivitas penanganan Covid-19 yang tengah..
Diduga Milik China, Sukamta Desak Pengungkapan Identitas Drone Di Kepulauan Selayar Dipercepat
Pemerintah Joko Widodo didesak segera mengungkap asal usul pesawat nirawak yang memasuki Perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan.Pasalnya, banyak masyarakat menduga drone yang ditemukan nelayan ..
Dorong Produksi Alutsista Dalam Negeri, Sukamta: Jangan Dikit-dikit Impor
Pemerintah Indonesia didorong tidak banyak membeli alutsista impor. Pasalnya, Indonesia sebenarnya cukup mampu membuat sejumlah alutsista dengan standar teknologi internasional.Menurut anggota Komisi..
Sukamta: Kemenhan Harus Ungkap Pemilik Drone Di Selayar Secara Gentlemen
Kementerian Pertahana perlu segera mengungkap kepemilikan pesawat nirawak atau drone yang melintasi perairan Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu.Anggota Komisi I DPR RI Sukamta me..
Drone Asing Terobos Wilayah NKRI, PKS: Ini PR Prabowo Subianto
Penemuan pesawat nirawak di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan tidak boleh dianggap sepele. Pemerintah harus segera melakukan langkah tegas pada drone asing yang diduga milik China dan sedang diaman..
Drone Kapal Selam Asing Masuk Wilayah Indonesia, Komisi I: Segera Perbaiki Sistem Keamanan Teritori!
Sebuah drone bawah air ditemukan nelayan di dekat Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan beberapa hari lalu. Drone itu diduga milik China ini saat ini telah diamankan di Pangkalan Angkatan Laut di Makas..
Jangan Cuma Larang WNA Ke Indonesia, Sementara Di Dalam Negeri Tidak Ada Kebijakan Yang Memadai
Keputusan Pemerintah untuk menutup akses masuk seluruh WNA ke Indonesia dari 1-14 Januari 2021 sebagai antisipasi atas kemunculan varian baru virus corona (Covid-19) mendapat perhatian dari masyaraka..
Sukamta: Jangan Berkompromi, Cabut Calling Visa Israel
Pemerintah didesak untuk mencabut pelayanan calling visa bagi warga negara Israel.Sekalipun dengan alasan untuk investasi, kebijakan calling visa ini perlu dicabut. Demikian disampaikan anggota Komis..
Agar Masalah Cepat Selesai, PKS Dorong Pemerintah Bentuk Kementerian Khusus Papua
Beragam gejolak yang muncul di Papua diduga kuat terjadi karena progres pembangunan di wilayah tersebut yang belum signifikan terjadi.Atas alasan itu juga, Fraksi PKS mengusulkan agar Presiden Joko W..
