Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Lewat Spanduk, Warga Subang Dukung Firli Bahuri Lawan Serangan Balik Koruptor

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/jamaludin-akmal-1'>JAMALUDIN AKMAL</a>
LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL
  • Kamis, 07 Desember 2023, 08:30 WIB
Lewat Spanduk, Warga Subang Dukung Firli Bahuri Lawan Serangan Balik Koruptor
Spanduk berisi dukungan kepada Ketua nonaktif KPK, Firli Bahuri/Net
rmol news logo Dukungan moral kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya memberangus rasuah dari negeri ini terus disuarakan masyarakat. Salah satu caranya lewat pembentangan spanduk di jalan raya.

Seperti spanduk-spanduk yang terpasang di sepanjang Jalan Pantura Kabupaten Subang pada Rabu malam (7/12). Mulai dari Pamanukan hingga Patokbeusi terbentang spanduk berisi dukungan kepada Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri yang dinilai sedang menghadapi kriminalisasi dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo.

Spanduk dukungan itu bertuliskan, "Firli Bahuri Korban Fitnah dan Kriminalisasi Pelaku Korupsi" dan "Kriminalisasi kepada Pimpinan KPK adalah Bentuk Serangan Balik Koruptor”.

Sementara itu, seorang warga Subang yang memasang spanduk tersebut, Muhamad Hidayat menilai ada kejanggalan dari “drama” yang terjadi di media soal kasus Firli Bahuri. Sebab, penetapan tersangka Firli dilakukan tidak lama setelah KPK membongkar kasus besar di Kementan.

“Terlihat sekali ini serangan untuk supaya kasus korupsi pertanian dan lain-lain yang ditangani KPK tidak tuntas," kata Muhamad Hidayat kepada wartawan, Rabu malam (7/12).

Dia merasa ada skenario yang rapi dan melibatkan banyak pihak, seperti mantan orang KPK dan oknum penegak hukum yang selama ini memang memusuhi Firli Bahuri.

Untuk itu, dia mengajak masyarakat untuk kritis menilai secara utuh apa yang sebenarnya terjadi.

"Apalagi ini tahun politik, kita tahu sendiri lah. Jadi ketua KPK pasti akan banyak serangan, intervensi bahkan mungkin intimidasi. Itu buktinya yang mantan ketua KPK sebelumnya Agus Rahardjo bahkan mengakui adanya tekanan dalam menangani korupsi e-KTP," tuturnya. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA