Dia pun mengurai sebuah peribahasa Jawa. "Kalau kata orang Jawa, ini
becik ketitik olo ketoro (benar pasti kelihatan benar, jelek ketahuan siapa yang melakukan)," kata politikus Partai Golkar itu, di Jakarta (18/11).
Selama ini, kata Nusron, ada pihak-pihak tertentu yang mengatakan Pemilu curang dan aparat tidak netral.
"Bahkan dipidatokan waktu pengundian. Sekarang akhirnya ketahuan, siapa yang melakukan tindakan-tindakan itu, Jangan sampai nanti malu sendiri kalau ketahuan maling teriak maling, di depan media bilang nonton drakor politik, dibilang demokrasi tergerus, tapi praktik di lapangan malah jadi pemeran drakor itu sendiri,” kata Ketua GP Ansor 2010-2015.
Nusron juga menambahkan, temuan terkait pakta integritas Pj Bupati Sorong itu harus ditindaklanjuti aparatur hukum, jika terbukti benar, itu pelanggaran serius.
Jangan sampai kepercayaan rakyat tergerus karena ada temuan-temuan di lapangan bahwa pejabat ikut tampil jadi pemain dalam proses pemenangan Capres tertentu, seperti ditunjukkan dalam dokumen pakta integritas Pj Bupati Sorong.
Dia juga mempertanyakan tindak lanjut kementerian terkait, baik Kemendagri maupun Kemenpan RB, “Kemana Kemendagri dan Kemenpan RB kalau ada temuan seperti ini? Segera usut, agar ketahuan siapa pemain Drakor yang sebenarnya. Jadi masyarakat tau berdasar fakta. Harapannya, kementerian tidak tebang pilih dalam menegakkan aturan,” tutup Nusron.
Sebelumnya beredar di publik, dokumen pakta integritas yang ditandatangani Pj Bupati Sorong, Yan Piet Moso, dan Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Papua Barat, Brigjen TNI TSP Silaban.
Pakta integritas berisi lima poin itu, pada poin keempat tertulis: “Siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024, minimal sebesar 60 persen+1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Sorong.
BERITA TERKAIT: