DKI Raih WTP Kesembilan, Legislator Gerindra Minta ASN Perbaiki Layanan

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat 5 Juni 2026.

"Seperti diakui Gubernur DKI, ternyata dalam penyelenggaraan kegiatan di lapangan masih terdapat kendala-kendala yang mengakibatkan terganggunya pelayanan bagi masyarakat. Misalnya perbaikan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Senen Sentral," kata Wahyu.

Wahyu menegaskan bahwa untuk kota besar seperti Jakarta, kecepatan pelayanan maupun penanganan lapangan sangat penting bagi masyarakat.

"Pemprov DKI perlu mencari terobosan yang memungkinkan terwujudnya respons cepat terhadap kebutuhan di lapangan, namun tetap terjaga administrasi keuangannya dengan baik," kata Legislator Partai Gerindra ini.

Menurut Wahyu, koordinasi dengan instansi terkait, seperti BPK menjadi penting untuk tersedianya terobosan penanganan tanpa mengorbankan administrasi keuangan yang baik.

"Kasus-kasus yang dihadapi selama ini bisa dicatat dan dijadikan contoh untuk dicarikan solusinya di masa mendatang," kata Wahyu.

Meski begitu, Wahyu mengapresiasi pencapaian Pemprov DKI yang berhasil mempertahankan opini WTP untuk yang kesembilan kalinya.

Diketahui, Pemprov DKI kembali meraih opini WTP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan, capaian itu menunjukkan pengelolaan keuangan daerah di Jakarta berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“Ini menjadi bukti bahwa tata kelola keuangan daerah terus dijaga dan dijalankan sesuai ketentuan,” kata Pramono saat menghadiri Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 di Gedung DPRD DKI Jakarta, pada Jumat 5 Juni 2026.