Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

BP2MI Jadi Ajang Kampanye Ganjar, Rampai Nusantara: Benny Rhamdani harus Dipecat!

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/adityo-nugroho-1'>ADITYO NUGROHO</a>
LAPORAN: ADITYO NUGROHO
  • Kamis, 09 November 2023, 23:27 WIB
BP2MI Jadi Ajang Kampanye Ganjar, Rampai Nusantara: Benny Rhamdani harus Dipecat<i>!</i>
Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah/Ist
rmol news logo Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggelar pelepasan 1.500 pekerja migran Indonesia (PMI) ke Korea Selatan di Jakarta, Kamis (9/11). Acara tersebut turut dihadiri Bacapres Ganjar Pranowo.

Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah mempertanyakan kapasitas Ganjar yang hadir dan memberikan sambutan pada acara pelepasan

Dia menilai tindakan Kepala BP2MI Benny Rhamdani yang juga Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mengundang Ganjar dalam acara tersebut sebagai tindakan yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan (abuse of power).

"Sangat disayangkan, itu kan acara internal BP2MI yang pastinya dibiayai menggunakan uang negara, kok bisa ada Ganjar disana, kapasitasnya apa, sebagai apa, sampai diberikan panggung untuk sambutan segala, meski belum penetapan capres tapi publik bisa menilai itu bisa kita bilang penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Benny Rhamdani yang juga wakil ketua TPN Ganjar-Mahfud," jelas Mardiansyah dalam keterangannya.

Menurut Aktivis 98 yang akrab disapa Semar itu, Benny Rhamdani semestinya bisa memisahkan kerja dia sebagai kepala badan yang dibiayai menggunakan uang negara dan tugas dia sebagai bagian tim pemenangan calon tertentu.

"Benny Rhamdani harusnya bisa dong memisahkan tugas-tugas dia sebagai kepala BP2MI dan sebagai tim pemenangan capres, jangan justeru memanfaatkan kegiatan yang menggunakan biaya negara untuk manggung calon presiden, karena itu sudah seharusnya benny mundur atau dipecat sebagai Kepala BP2MI," tegas dia.

Masih kata Semar, semua pejabat publik yang saat ini masih memegang jabatan yang dibiayai oleh negara agar bijak dan tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan politik.

"Semua harus bijak sebagai pejabat publik harus menahan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, itu bagian kita berkomitmen dalam membangun demokrasi yang sehat dan fair," pungkas Semar. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA