Ombudsman Harus Bertindak, Jangan Sampai Impor Beras Jadi Sarana Mengais Dana Pilpres

Menurut Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, dengan harga beras yang semakin mahal dan mencekik rakyat, tentu menjadi segudang problem bangsa. Terlebih lagi, ORI telah mengendus adanya keanehan, di mana tiap kali berdekatan dengan tahun politik selalu ada impor beras oleh pemerintah.

"Jangan sampai impor di tahun politik yang mendekati pemilu digunakan sebagai sarana untuk mencari dana pemenangan pemilu dan pilpres," kata Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (20/9).

Impor sebanyak 400 ribu ton yang dilakukan Perum Bulog, sambungnya, di penghujung tahun ini membuat publik curiga. Sebab, impor dilakukan jelang Pemilu 2024 digelar tahun depan.

"Jangan sampai ini dijadikan sebagai sarana untuk mengais untung untuk digunakan sebagai pendanaan pemilu, pilpres dan pemenangan capres serta cawapres," kata Saiful.

Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini menilai, jika hal tersebut terus berlanjut, maka yang dirugikan adalah rakyat. Karena selain harga beras semakin tidak terbendung, juga ada dugaan segelintir orang yang akan diuntungkan dengan adanya impor beras di tahun politik.

"Saya kira ini harus diungkap agar menjadi terang terkait impor beras di tahun-tahun politik. Jangan kemudian ini menjadi isu tidak sedap di masyarakat,” tutupnya.