Disinformasi dan Ujaran Kebencian Jadi Ancaman Non-Militer Pemilu 2024

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengatakan, ancaman non-militer mengacu pada risiko dan gangguan yang bukan berasal dari sektor militer, namun dapat membahayakan integritas dan keberhasilan proses Pemilu.

“Ketika Pilkada tahun 2017, media sosial memuat secara berlebihan terkait isu politik identitas yang kemudian berlanjut pada Pemilu 2019,” ujar Bagja dalam keterangan tertulisnya, Rabu (28/6).

Dia menjelaskan, merebaknya disinformasi, politik identitas, dan ujaran kebencian melalui media sosial (Medsos) yang terjadi pada pilkada dan pemilu sebelumnya tersebut, adalah bentuk ancaman non-militer.

Bahkan ada kecenderungan juga (wacana di Medsos) mengadu teman TNI dan Polri,” sambungnya memberikan contoh.

Bagja menjelaskan, politisasi identitas di Indonesia berkaitan dengan masalah etnis, ideologi, kepercayaan, dan juga kepentingan-kepentingan lokal yang direpresentasikan oleh elite melalui artikulasi politik mereka.

Sedangkan disinformasi, merujuk pada penyebaran informasi yang salah, menyesatkan, atau disengaja untuk menipu atau mempengaruhi opini publik.

Sedangkan ujaran kebencian, merujuk pada komunikasi yang menyebarkan, mendorong, atau memperkuat sentimen atau sikap permusuhan, kebencian, atau diskriminasi terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras, etnisitas, agama, gender, orientasi seksual, atau karakteristik tertentu lainnya.

“Sekarang sudah dimulai, misalnya dulu 2017 anti terhadap ras tertentu, itu menguat di media sosial. Sekarang kalau kita lihat, sekarang muncul lagi di media sosial dan juga muncul ujaran kebencian,” tutur Bagja.

“Sekarang sudah mulai, menyerang beberapa peserta pemilu. Beberapa kali kita baca Twitternya walau kemudian kita baca bahasanya masih lumayan soft, tapi sudah mulai menyerang lawan-lawan politik,” tandas anggota Bawaslu RI dua periode itu.