Meski Tidak Ada Anggaran, Kompolnas Yakin Program Polisi RW Berjalan Maksimal

Komisioner Kompolnas Poengky Indarti menyebut program Polisi RW memang tanggung jawab Polri dalam hal menjaga keamanan di wilayah permukiman masyarakat.

"Tidak ada anggaran. Itu merupakan bentuk tanggung jawab dan partisipasi anggota Polri di wilayah tempat tinggalnya agar harkamtibmas di wilayah tempat tinggalnya aman," kata Poengky kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (7/6).

Terkait dengan dugaan keterlibatan dalam pemilu, Poengky juga memberikan alasan bahwa Polisi RW hanya menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai ketentuan yang berlaku.

Poengky pun yakin Polisi RW mampu menjalani tugas dengan baik.

"Itu merupakan prasangka. Padahal Polisi RW sebetulnya adalah bentuk community policing yang merupakan tindakan preventif dan preemtif anggota Polri dan merupakan bentuk tanggung jawabnya kepada komunitas di wilayah tempat tinggalnya," terangnya.

Program Polisi RW disinggung oleh Komisi III DPR RI saat membahas rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) bersama Polri di DPR RI.

Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Aboe Bakar Alhabsyi mempertanyakan anggaran Polisi RW. Pertanyaan itu disampaikan Aboe Bakar usai Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono selesai menjelaskan persentase soal anggaran.

"Saya pikir perlu ada penjelasan nanti program ini dicantolkan ke mana anggarannya. Tadi ada enggak Pak Waka? Saya belum lihat itu, dan apa program ini tidak akan membebani anggaran kita?" tanya Aboe di Gedung Parlemen, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (5/6).

Tidak sampai di situ, Aboe juga mempertanyakan apakah program polisi RW tidak beririsan dengan anggota Bhabinkamtibmas yang biasa bertugas di lingkup kelurahan atau pedesaan. Dia khawatir program Polisi RW justru mengarah ke politik lantaran mendekati tahun politik.

"Apakah program ini tidak overlap dengan Bhabinkamtibmas? Karena ini menjelang pemilu jadi orang ini pada tanya," demikian Aboe.