Anggota Komisi X DPR RI, Andreas Hugo Pareira mengatakan Indonesia memiliki aparat hukum yang punya tugas menegakkan aturan, sehingga siapapun yang melanggar hukum, baik WNA maupun WNI di wilayah Republik Indonesia harus ditindak.
Bagi Andreas, Pemerintah Pusat harus bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk memastikan pembenahan sistem pengawasan terhadap WNA di Bali.
“Kita harus melindungi martabat Indonesia, karena ini menyangkut pariwisata negeri,” demikian kata Andreas.
Politisi PDIP itu menjelaskan bahwa kemajuan pariwisata Bali yang didukung kunjungan WNA tidak boleh mengabaikan rasa aman dan kenyamanan masyarakat, khususnya warga yang tinggal di Bali.
Ia meminta pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas setiap WNA. Sebab, banyak WNA yang berkunjung di Bali sangat meresahkan.
“Jangan sampai aksi-aksi mereka berdampak terhadap stigma seluruh WNA lain yang berada di Bali. Karena hal tersebut dapat berdampak ke pariwisata kita,” ucapnya.
BERITA TERKAIT: