"Nasdem sebaiknya melakukan tindakan menarik semua kursi menteri yang dijabat oleh kader Nasdem," ujar pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (18/5).
Namun, Efriza menyayangkan adanya sikap yang ambigu ditunjukkan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh yang di satu sisi menghormati proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung, namun di sisi yang lain meminta aparat penegak hukum membuktikan dugaan korupsi yang potensi kerugian negaranya mencapai Rp 8 triliun.
Pengamatan Efriza, bahasa politik Surya Paloh ambigu karena menyerahkan kewenangan penggantian Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) kepada Presiden Joko Widodo, setelah Johnny Plate ditangkap Kejagung.
"Bukan nanti bahasanya dihibahkan kepada Presiden Jokowi, dengan alasan hak prerogatif presiden. Jika ini dilakukan, maka Nasdem hanya ingin mengambil untung semata dari jabatan kursi menteri," tuturnya.
"Selain itu, ia juga tidak berani memikul tanggungjawab dan memperbaiki wajah institusi Partai Nasdem yang sedang kotor," demikian Efriza menambahkan.
BERITA TERKAIT: