Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam turut mengomentari kegeraman Presiden Jokowi kepada para menteri dan gubernur yang masih menggunakan APBD dan APBN untuk mengimpor barang.
"Menteri dan gubernur saya lihat lebih meniru pola Jokowi yang lebih memberikan ruang kepada asing untuk tumbuh berkembang di Indonesia," ujar Saiful kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (19/3).
Sehingga menurut akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, menteri dan gubernur tidak dapat dipersalahkan, karena mereka juga melihat pemerintahan Jokowi tidak sepenuhnya menjadi contoh yang baik dalam hal importisasi dari negara lain.
Ia mencontohkan kasus membludaknya tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia. Seharusnya kondisi ini membuat Jokowi memerintahkan menterinya untuk membendung kedatangan TKA
"Namun kan ini simalakama, apalagi dengan adanya UU Cipta Kerja yang memberikan keleluasaan bagi tenaga kerja asing di Indonesia. Saya kira gubernur dan menteri tidak salah-salah amat, mereka justru lebih banyak mencontoh Jokowi dalam hal kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkannya," pungkas Saiful.
BERITA TERKAIT: