Bahkan, diyakini jika Gibran jadi Gubernur DKI, masyarakat Jakarta akan ketakutan. Terutama terkait soal pajak daerah.
"Kalau melihat kinerja Gibran, saya lihat belum level untuk naik kelas ke tingkatan Gubernur DKI Jakarta," ujar Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (17/2).
Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini menambahkan, harus dilihat apa saja yang menjadi parameter keberhasilan Gibran dalam memimpin Surakarta. Apalagi belakangan justru Gibran banyak dikritik karena ingin menaikkan PBB 2023 hingga 300 persen.
"Tentu ini dapat dinilai tidak kreatif oleh publik. Di mana hanya ingin menambah pendapatan daerah dengan cara menaikkan PBB. Ini dapat dinilai sebagai kecelakaan sejarah bagi Gibran, apalagi ingin diusung sebagai cagub DKI Jakarta," kata Saiful.
Di Jakarta, lanjut Saiful, PBB justru mendapat subsidi dari pemerintah. Sehingga, jika Gibran menjadi gubernur, warga Jakarta dinilai akan ketakutan subsidi PBB dicabut seperti yang diwacanakan di Solo.
"Saya kira Gibran sulit dan bahkan tidak sanggup untuk mengurusi kompleksitas Jakarta. Kalau dibandingkan dengan Anies masih sangat jauh, dan masih harus berproses membuktikan di Surakarta lebih dahulu," sebut Saiful.
"Apalagi rakyat Surakarta masih banyak keluhan-keluhan terkait program pada saat kepemimpinan Gibran. Sampai-sampai mantan Walikota Solo FX Rudy juga melontarkan kritiknya terkait rencana kenaikan PBB sampai dengan 300 persen," pungkas Saiful.
BERITA TERKAIT: