Survei: Publik Puas 21 Bulan Pemerintahan Prabowo-Gibran

Hal tersebut tercatat dalam survei terbaru Panel Survey Indonesia (PSI). Survei ini dilakukan untuk menggambarkan penilaian/persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Gibran dalam 21 bulan masa pemerintahan mereka atau jelang dua tahun, khususnya pada aspek program MBG, BPJS Kesehatan, Efisiensi Anggaran, Sekolah Rakyat, Bansos BLT, Stabilitas dan ketersediaan Sembako yang tengah dijalankan oleh pemerintahan Prabowo Gibran.

"Hasil survei menunjukkan bahwa 80,4 persen masyarakat menyatakan puas, sementara 16,7 persen menyatakan tidak puas dan ada 2,9 persen tidak memberikan jawaban," ujar Direktur Eksekutif PSI, Djusman H. Umar dalam keterangan tertulis, Selasa 4 Agustus 2026.

Kata Djusman, salah satu faktor yang paling memengaruhi tingkat kepuasan responden atau masyarakat adalah konsentrasi pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan dan pengamanan sosial bagi rakyat seluas mungkin pada program-program prioritas pemerintah. 

Terkait kebermanfaatan program MBG ini persepsi para responden adalah 73,2 persen responden ingin program ini terus dilanjutkan, 20,8 persen responden ingin program ini dihentikan, dan 6 persen responden memilih tidak memberikan jawabannya.

Untuk Program BPJS Kesehatan, sebanyak 87,4 persen responden ingin program ini terus dilanjutkan, 10,4 persen responden ingin program ini dihentikan/dibubarkan, dan 2,2 persen responden memilih tidak memberikan jawabannya.

Program Efisiensi Anggaran, sebanyak 76,1 persen responden menilai efisiensi anggaran sudah sesuai dengan tujuan, 21,9 persen responden berpendapat program efisiensi anggaran belum sesuai harapan tujuannya, dan 2 persen responden memilih tidak memberikan jawabannya.

Untuk Program Sekolah Rakyat, sebanyak 81,7 persen responden setuju dan puas atas keberadaan sekolah rakyat, 13,6 persen responden berpendapat tidak puas dan tidak setuju atas program sekolah rakyat, dan 4,7 persen responden memilih tidak memberikan jawabannya.

Terkait Program Bansos-BLT, 85,5 persen responden setuju dan puas minta program ini dilanjutkan, 8,2 persen responden berpendapat tidak puas dan tidak setuju program minta dihentikan (Pemborosan), dan 6,3 persen responden memilih tidak memberikan jawabannya.

Sebanyak 77,4 persen responden menilai puas atas langkah kebijakan Stabilitas Harga dan ketersediaan sembako. Sementara 18,7 persen responden berpendapat tidak puas dan ini merupakan program pemborosan. 3,9 persen lainnya memilih tidak memberikan jawabannya.

Djusman menilai, tingkat kepuasan yang tinggi dari responden, disebabkan oleh beberapa hal.

"Utamanya, meluas dan fahamnya pengetahuan masyarakat terhadap program-program sosial prioritas pemerintahan Prabowo Gibran selama hampir dua tahun ini," pungkasnya.

Survei dilakukan pada rentang waktu 20-27 Juli 2026 dengan melibatkan 1.270 responden di seluruh provinsi di Indonesia.

Metode survei multistage random sampling  dengan pengumpulan data wawancara tatap muka. Survei menetapkan toleransi kesalahan 2,75 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.