Demikian analisis Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, menyoal rencana PPP memasukkan Mardiono dalam bursa capres KIB, Jumat (16/12).
Menurutnya, ada tiga hal yang diperlu diperhatikan KIB dalam mengusung calon presiden ke depan agar dapat menang pada 2024.
“Pertama, elektabilitas atau keterpilihan. Ketika dia memiliki elektabilitas yang tinggi, maka kesempatan, peluang untuk menang. Jadi, Pak Mardiono itu enggak ada (elektabilitasnya), susah juga untuk menjadi capres. Tapi sekali lagi, itu hak PPP untuk bisa mengusulkan ketumnya menjadi capres ataupun cawapres,†ucap Ujang.
Kedua, secara konstruksi peta politik, di parlemen PPP paling kecil suaranya, hanya 19 kursi. Sehingga akan sulit untuk mendongkrak kemenangan di Pemilu 2024.
"Ya bargaining politiknya juga rendah,“ imbuh Ujang.
Kemudian hal ketiga, seluruh partai politik memiliki bargainingnya masing-masing. Jika memilih calon yang kurang populer maka parpol internal KIB tidak ada yang mau, karena pasti akan kalah.
"Itu kan logika pertarungan di pilpres seperti itu. Jadi, tidak ada yang mau mendukung (Mardiono) karena pasti akan kalah,†tegasnya.
Dinamika politik seperti ini menurut Ujang positif saja, hanya pada kenyataannya akan sulit tercapai.
“Mencari bargaining untuk mengangkat Capres Mardiono, itu hal positif yang bisa saja, tetapi karena daya tawarnya rendah maka akan sulit, berat. Partai yang kuat yang kelas menengah ke atas itu yang memiliki bargaining yang tinggi,†demikian Ujang.
Satu nama yang terus disebut berkompetensi untuk maju sebagai Capres dari KIB internal adalah Ketum Golkar Airlangga Hartarto. Namun diskusi tentang siapa Capres KIB masih terus bergulir.
Sebelumnya, Ketua DPP PPP Ahmad Baidowi mengatakan, awal tahun depan akan ada pertemuan KIB.
"Semalam kita sempat ketemu juga komunikasi ngobrol-ngobrol ringan di antara PAN, PPP, dan Golkar. Namanya juga ngobrol-ngobrol ringan ada semacam kesepakatan nanti di awal tahun kita bikin kegiatan lagi," jelas Awiek, sapaan akrabnya.
Niat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk mengajukan Plt Ketua Umum Mardiono sebagai calon presiden dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) merupakan hak berdemokrasi. Namun tidak akan mendapatkan dukungan dari anggota koalisi sendiri. 
.jpg)
BERITA TERKAIT: