MBG dan Peluang Besar Bangun Ekonomi Desa

Selama bertahun-tahun, keberhasilan program pemerintah sering diukur dari besarnya anggaran yang terserap, jumlah penerima manfaat, atau banyaknya kegiatan yang berhasil dilaksanakan. Padahal, ukuran pembangunan yang sesungguhnya bukan hanya terletak pada seberapa besar negara membelanjakan anggaran, melainkan seberapa besar belanja tersebut mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan.

Ekonom John Maynard Keynes menjelaskan bahwa belanja pemerintah (government expenditure) merupakan instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui multiplier effect. Setiap rupiah yang dibelanjakan negara seharusnya mampu memunculkan aktivitas ekonomi baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat sektor-sektor produktif.

Dalam konteks itu, Program MBG memiliki karakter yang berbeda dibandingkan banyak program sosial lainnya. Kebutuhan pangan dalam program ini berlangsung setiap hari, terukur, dan berkesinambungan. Artinya, negara menciptakan permintaan yang stabil terhadap berbagai komoditas pangan. Kepastian permintaan tersebut merupakan modal penting bagi tumbuhnya ekonomi lokal.

Di balik setiap menu makanan bergizi terdapat rantai ekonomi yang panjang. Ada petani yang menghasilkan beras dan sayuran, peternak yang memasok telur serta daging, nelayan yang menyediakan ikan, pelaku UMKM yang mengolah bahan pangan, koperasi yang menghimpun produksi masyarakat, hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dapat mengambil peran sebagai pengelola distribusi dan logistik.

Apabila rantai pasok tersebut dibangun secara terintegrasi, maka belanja negara tidak berhenti sebagai konsumsi, melainkan terus berputar di desa dan menciptakan efek berganda bagi perekonomian. Pendapatan petani meningkat, usaha kecil berkembang, kesempatan kerja bertambah, dan aktivitas ekonomi desa menjadi semakin hidup.

Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep Local Economic Development (LED) yang dikembangkan oleh World Bank dan International Labour Organization (ILO). Teori ini menempatkan pemerintah bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai pencipta pasar (market creator) yang menghadirkan permintaan bagi produk lokal sehingga pelaku usaha memiliki kepastian untuk meningkatkan kapasitas produksinya.

Bagi petani, kepastian pasar memberikan keberanian untuk meningkatkan produktivitas dan memperbaiki kualitas hasil panen. Bagi peternak dan nelayan, kepastian permintaan mengurangi risiko fluktuasi harga yang selama ini menjadi tantangan utama. Sementara bagi UMKM pangan, Program MBG membuka peluang untuk berkembang menjadi bagian dari rantai pasok nasional yang lebih profesional.

Dengan demikian, desa tidak lagi diposisikan sebagai penerima manfaat pembangunan semata, melainkan sebagai pusat produksi yang memiliki kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional.

Namun demikian, potensi tersebut tidak akan terwujud secara otomatis. Program MBG memerlukan tata kelola yang baik, penguatan kelembagaan ekonomi desa, serta koordinasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Gizi Nasional, koperasi, BUMDes, kelompok tani, kelompok nelayan, dan pelaku UMKM. Standar mutu, keamanan pangan, ketepatan distribusi, serta transparansi pengadaan harus berjalan seiring dengan upaya pemberdayaan ekonomi lokal.

Di sinilah pentingnya membangun ekosistem pangan berbasis desa. Dalam ekosistem tersebut, petani, peternak, nelayan, koperasi, UMKM, BUMDes, lembaga pembiayaan, penyuluh, hingga pemerintah daerah saling terhubung dalam satu rantai nilai yang efisien. Semakin kuat keterhubungan tersebut, semakin besar pula peluang terciptanya inovasi, efisiensi, dan pertumbuhan ekonomi.

Pandangan ini selaras dengan teori Competitive Advantage yang dikembangkan Michael Porter. Menurut Porter, daya saing suatu wilayah tidak hanya ditentukan oleh sumber daya yang dimiliki, tetapi juga oleh kualitas jejaring antarpelaku ekonomi yang saling mendukung. Ketika seluruh aktor bekerja dalam satu ekosistem, manfaat ekonomi akan menyebar lebih luas dan berkelanjutan.

Dalam konteks MBG, ekosistem tersebut bukan hanya menghasilkan makanan bergizi bagi generasi muda Indonesia, tetapi juga memperkuat kemandirian pangan, meningkatkan pendapatan masyarakat desa, mengurangi ketimpangan pembangunan, dan mempercepat tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru di berbagai daerah.

Karena itu, Program Makan Bergizi Gratis seharusnya tidak dipandang semata sebagai program sosial. Lebih dari itu, MBG merupakan instrumen strategis untuk mengubah belanja negara menjadi investasi pembangunan yang produktif. 

Setiap rupiah yang dialokasikan tidak hanya menghasilkan manfaat jangka pendek berupa peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi desa, memperkuat ketahanan pangan nasional, dan membuka jalan menuju Indonesia yang lebih mandiri dan sejahtera.

Apabila dikelola secara konsisten dengan melibatkan seluruh potensi lokal, Program MBG akan menjadi bukti bahwa kebijakan publik terbaik adalah kebijakan yang mampu menghadirkan manfaat sosial sekaligus menggerakkan roda perekonomian. Dari desa-desa itulah fondasi kemakmuran Indonesia dapat dibangun secara berkelanjutan menuju terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.


Muhammad Arwani Deni 
Ketua Harian Dewan Pimpinan Nasional Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (IARMI) dan Ketua Bidang Kaderisasi DPN Tani Merdeka Indonesia