DPRD dan Pegiat Antikorupsi Kompak Beri Rapor Merah untuk Bupati Garut

Anggota DPRD Garut Fraksi PDI Perjuangan, Yuda Puja Turnawan, menyoroti kinerja bupati dan jajarannya dalam isu lingkungan dan postur anggaran.

"Kalau saya melihat dalam konteks bencana alam. Misal longsor Talegong, itu kan terjadi juga di titik yang sama di tahun lalu. Tidak ada upaya mitigasi, bukan fokus di tanaman tegakan. Belum ada upaya serius, misalnya lagi Karang Tengah.U paya preventif juga tidak ada," terang Yuda.

Soal postur anggaran, dia juga menyayangkan APBD Garut masih didominasi oleh belanja operasi Pemda. Bagi dia, postur anggaran saat ini belum berpihak kepada masyarakat secara langsung.

"Nyaris 70 persen masih tersedot kepada belanja operasi pemda itu sendiri. Untuk biaya aparaturnya, perjalanan dinas, ATK. Bukan belanja publik. Ini menunjukkan ketidakberpihakan Pemda terhadap masyarakat sehingga tidak dapat mengatasi permasalahan-permasalahan sosial yang kompleks," ujar Yuda.

Sementara itu, Ketua Garut Goverment Watch (GGW), Agus Sugandhi menilai, sepanjang tahun 2021, Bupati Garut dan jajarannya belum melakukan perubahan berarti.

"Ini karena sikap permisif birokrasi Pemkab Garut terhadap perilaku-perilaku koruptif. Saya kira sepanjang tahun 2021 tidak ada perbaikan apapun, " kata Agus kepada Kantor Berita RMOLJabar, Kamis (30/12).

Agus menyayangkan, selama ini respons Bupati Garut terhadap kritik masyarakat belum memuaskan. Bukannya melakukan penelusuran, ujar dia, Bupati justru sibuk mencari seribu alasan untuk menyangkal kritik tersebut.

"Misal soal PJU, ketika kami sampaikan pada bupati, malah mengelak, bukannya melakukan penelusuran," beber Agus.

Sehingga, setelah melihat catatan-catatan tersebut, pihaknya bersama koalisi masyarakat sipil masih memberikan rapor merah terhadap kinerja Bupati Garut dan jajarannya.

"Masih kami beri rapor merah," tandasnya.