Kendati mengapresiasi pengakuan itu, PDIP mengingatkan agar Marhaenisme tidak sekadar menjadi istilah politik, melainkan dibuktikan lewat kebijakan konkret yang berpihak pada rakyat kecil di akar rumput.
"Marhaenisme ini kan suatu asas, teori perjuangan, dan cara bagaimana Indonesia mencapai merdeka," kata Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin 17 Agustus 2026.
Hasto mengurai bahwa esensi Marhaenisme yang dicetuskan Bung Karno menekankan pada kedaulatan rakyat miskin, khususnya kaum petani dan pekerja kecil.
Oleh karena itu, jika Prabowonomics mengadopsi semangat Marhaenisme, indikator utamanya harus terlihat dari penguatan alat produksi rakyat.
"Ketika kita berteriak 'Marhaenisme', maka bagaimana petani itu bisa berdaulat, bagaimana petani bisa mendapatkan tanah sebagai alat produksinya, mendapatkan mekanisasi pertanian untuk meningkatkan kualitas produknya, serta benih-benih unggul karya anak bangsa," kata Hasto.
Lebih jauh, Hasto mengungkapkan bahwa PDIP sebenarnya lebih mendorong penggunaan istilah Indonesianomics.
Menurutnya, konsep ekonomi Indonesia sejatinya telah dirumuskan secara kokoh oleh para pendiri bangsa melalui Pancasila, UUD 1945, dan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana demi mewujudkan cita-cita Trisakti.
Ia menegaskan, keberhasilan visi ekonomi seorang Presiden tidak ditentukan oleh pilihan nama atau penamaan konsep di awal, melainkan dari pengakuan rakyat atas hasil kerjanya.
"Jadi bukan dari namanya dulu, tapi dari kerja konkretnya di dalam mengubah persoalan struktural memakmurkan rakyat, baru rakyat memberikan pengakuan," pungkas Hasto.
DPP PDIP mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang menggaungkan kembali asas Marhaenisme sebagai filosofi di balik arah kebijakan ekonomi Prabowonomics. 
.jpg)
BERITA TERKAIT: