PDIP Sentil Pemburu Rente soal Keracunan MBG Berulang

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto menilai, kejadian berulang ini menjadi indikasi kuat bahwa sistem pengawasan pemerintah tidak berjalan dengan baik. Ia juga menuding adanya keterlibatan pihak-pihak "pemburu rente" yang menurunkan kualitas makanan demi mengambil keuntungan finansial.

"Karena di situ ada pemburu rente," kata Hasto kepada wartawan di halaman Masjid At-Taufiq, Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin 17 Agustus 2026.

Melihat jatuhnya korban dari kalangan siswa sekolah, Hasto mendesak pemerintah untuk segera melakukan revisi serta evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan mekanisme penyaluran program MBG.

"Harus dilakukan suatu evaluasi secara menyeluruh, sudah terlalu banyak korban yang terjadi," sesalnya.

Lebih jauh, Hasto menjelaskan bahwa PDI Perjuangan sejatinya memiliki rekam jejak dan konsep penanganan gizi rakyat yang teruji di daerah. 

Ia mencontohkan keberhasilan kebijakan pemenuhan gizi rakyat yang pernah diterapkan oleh Tri Rismaharini saat menjabat Wali Kota Surabaya, Idham Samawi sewaktu menjadi Bupati Bantul, hingga Abdullah Azwar Anas di Banyuwangi.

Menurut Hasto, kunci keberhasilan program pemenuhan gizi terletak pada pendekatan partisipatif yang melibatkan warga setempat, bukan sekadar proyek tersentralisasi dari atas ke bawah (top-down).

"Langkah-langkah yang partisipatif melibatkan rakyat. Jadi jangan anggap bahwa program pemberian makanan bergizi itu sebagai satu yang top-down," kata Hasto.

Hasto pun menyarankan agar pemerintah pusat cukup bertindak sebagai penjamin dan pengawas kualitas (quality assurance dan quality control), sementara eksekusi penyediaan makanan diserahkan kepada partisipasi aktif masyarakat dan UMKM lokal demi menjamin kesegaran serta mutu makanan.

“Itu kritik dari PDI Perjuangan sejak awal,” pungkas Hasto.