"Tidak ada satu alasan pun yang kuat, yang signifikan, yang bisa kita terima dengan akal sehat kita dengan melihat kondisi yang ada," kata Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Handi Risza, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (22/12).
Handi menilai dari segi kondisi keuangan negara, pemindahan ibukota hanya akan memperketat kondisi fiskal. Sebab, keuangan negara saat ini sedang morat-marit, apalagi tahun 2023 itu dimulai kembali APBN normal setelah 2-3 tahun ini dari tahun 2020, itu pemerintah boleh menggunakan defisit di atas 3%.
"Nah mulai 2023 kembali ke angka 3 persen. Ini hanya akan semakin memperketat fiskal kita yang tidak lagi bisa dijalankan seperti saat ini. Nah itu sendiri saja sudah sangat memberatkan bagi pemerintah untuk bisa leluasa mengatur keuangan," paparnya.
Handi melanjutkan, ketimpangan fiskal di daerah juga sangat tinggi. Bahkan data BPK tahun 2020 menyatakan, tidak terjadi perubahan ketergantungan fiskal dari daerah kepada pusat dalam beberapa tahun terakhir.
"Artinya apa? Keberadaan pemerintah pusat dalam memberikan alokasi anggaran dalam bentuk transfer ke daerah dan dana desa kepada daerah itu tidak membuat daerah bisa jauh lebih berdaya," katanya.
Handi menambahkan, kesiapan daerah dalam menyambut rencana pemindahan ibukota juga sangat tidak siap. Menurutnya, jika tujuannya untuk mengurangi ketimpangan, sementara kondisi daerah sendiri juga ketimpangan ada dimana-mana.
"Apakah dengan keberadaan ibukota ini akan mengurangi ketimpangan? Saya rasa juga tidak," tegas Handi.
Selain itu, Handi juga menyebut pemindahan ibukota ke Kalimantan ini juga akan menimbulkan masalah baru.
"Jadi kesiapan daerah, kondisi fiskal masih bermasalah, dan juga hampir semua daerah terutama wilayah Kalimantan itu hanya mengandalkan sebagian besar ekonomi ekstraksi. Di mana sumber daya alam yang menjadi komoditas utama di daerah tersebut. Ini juga akan memberikan dampak yang kurang baik, apalagi nanti dari aspek lingkungan yang juga akan turut bermasalah," urai Handi.
Handi menegaskan tidak ada alasan kuat untuk menyegerakan rencana pemindahan ibukota. Menurutnya, pemindahan ibukota hari ini adalah sebuah kebijakan yang sangat strategis.
"Semuanya kalau yang memahami kondisi ekonomi hari ini, memahami kondisi negara kita hari ini, pasti sepakat mengatakan bukan saatnya hari ini kita harus segerakan untuk pemindahan ibukota," ulasnya.
"Saya setuju, sepakat, tidak ada alasan kuat, alasan penting, alasan signifikan yang bisa kita nyatakan untuk hal itu. Jadi tidak ada satupun yang bisa memperkuat argumentasi tentang pemindahan ibukota ini," demikian Handi.
Tidak ada satupun alasan yang bisa diterima untuk menyegerakan Rancangan Undang-undang Ibukota Negara (RUU IKN) untuk mempercepat pemindahan Ibukota Indonesia. 
BERITA TERKAIT: