Buntut Pengaduan TUP Tak Dibayar, Korsek Bawaslu Deli Serdang Dicopot

Azwar dicopot oleh Kepala Sekretariat (Kasek) Bawaslu Sumatera Utara setelah bersurat ke Bawaslu RI mengenai TUP yang tidak dibayarkan oleh pihak Sekretariat Bawaslu Sumut selama 4 bulan.

Akibat dari tunggakan TUP tersebut, operasional Bawaslu Deli Serdang terganggu. Dimana, listrik, air, telepon dan sambungan internet terputus karena Sekretariat Bawaslu Deli Serdang tak memiliki anggaran untuk membayar.

Ihwal pencopotan Azwar tercantum dalam SK Kepala Sekretariat Bawaslu Sumut nomor 0080/HK.01.01/SU/12/2021 tertanggal 16 Desember 2021 yang ditandatangani Kasek Bawaslu Sumut, Feri Mulia Siagian.

Dalam SK tersebut, Astri Dwi Rahayu ditetapkan menjadi pengganti Azwar.

Diberitakan oleh Kantor Berita Politik RMOL sebelumnya bahwa Azwar melaporkan persoalan yang terjadi di Sekretariat Bawaslu Deli Serdang kepada Inspektur Wilayah II Bawaslu RI.

Dalam laporannya, ia merunut persoalan yang berawal dari berakhirnya masa tugas Dhanu Syaputra Syam pada 1 Oktober 2021.

Azwar menerangkan, tunggakan pembayaran anggaran keperluan Bawaslu Deliserdang bermula dari Surat Keputusan Bupati Deliserdang Nomor: 570.A Tahun 2019 perihal Penugasan PNS Sebagai Tenaga Sekretariat Bawaslu Kabupaten Deliserdang An. Dhanu Syahputra Syam yang akan berakhir pada 1 Oktober 2021.

Pihaknya lantas melaporkan surat bupati tersebut kepada Kepala Sekretariat Provinsi Sumatra Utara pada 10 September 2021. Pada hari yang sama, Azwar juga melapor kepada Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan Provinsi Sumatra Utara.

Selain itu, Azwar juga berkirim surat Nomor: 0910/Bawaslu-Prov.SU-04/KP.03.06/09/2021 kepada Pemprov Sumatra Utara, untuk meminta klarifikasi terkait masa tugas Dhanu Syahputra Syam yang berakhir tersebut.

Namun, karena belum ada respon balasan dari pihak Pemprov, pada 8 Oktober Azwar menghubungi Bendahara Pengeluaran (BP) Bawaslu Provinsi Sumatra Utara melalui pesan Whatsapp.

"Yang isinya adalah sebagai berikut: 'Apa ada masalah dengan TUP (Tambahan Uang Persediaan) Deliserdang sampai hari ini belum cair? Tolong  infonya, trims'," jelas Azwar dalam surat yang salinannya diperoleh Kantor Berita Politik RMOL pada Rabu (8/12).

Pada tanggal yang sama, Azwar juga menghubungi Kasek Provinsi Sumatra Utara dengan mengirim screenshoot isi percakapan pesan Whatsapp dirinya dengan Bendahara Pengeluaran Bawaslu Sumatra Utara.

"Isinya: 'Mohon petunjuk pak kasek. Listrik, air dan telepon harus d bayar. Aktivitas kantor terhambat'," paparnya.

Setelah itu, akhirnya Azwar bersama-sama dengan pimpinan Bawaslu Deliserdang mengadakan rapat membahas  Permohonan Usulan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Bawaslu Kabupaten Deliserdang.

"Hasil rapat tersebut para pimpinan akan menghadap kepada pimpinan Bawaslu Provinsi Sumatra Utara," kata Azwar.

Usai menggelar rapat pimpinan tersebut, Bawaslu Deliserdang masih berkirim surat sebanyak dua kali, yakni pada tanggal 22 Oktober dan 9 November 2021. Isi dari kedua surat tersebut menginformasikan keadaan kantor Bawaslu Deliserdang yang terhambat karena listrik, telpon, air dan jaringan internet sudah 4 bulan belum dibayarkan.

"Hal ini mengakibatkan pemutusan sehingga pegawai Bawaslu Kabupaten Deliserdang tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya," imbuh Azwar.

Ditambah, papar Azwar, terdapat honor satu orang Koorsek, satu orang ASN dan Inkin 16 orang PPNPNS belum di bayarkan selama 4 bulan.

"Bahwa jumlah anggaran keperluan kegiatan Bawaslu Kabupaten Deli Serdang yang belum dibayarkan per tanggal 4 Desember 2021 adalah sebesar Rp  271.818.978," demikian dituliskan Azwar.