Untuk menurunkan risiko tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut akan perketat protokol kesehatan.
Lima daerah tersebut adalah Kabupaten Mandailing Natal, Kota Binjai, Kota Gunungsitoli, Kota Medan, dan Kota Sibolga. Selebihnya masuk ke dalam kategori risiko sedang, bahkan dua daerah tidak terdampak dan tidak memiliki kasus.
Hal ini terungkap saat rapat koordinasi khusus (Rakorsus) tingkat menteri secara virtual bersama Menkopolhukam Mahfud MD, Mendagri Tito Karnavian, Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, dan Kapala BNPB Doni Manardo.
Asistem Umum dan Aset, Mhd Fitriyus mengatakan, Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut, KPU, Bawaslu, TNI dan Polri akan semakin menguatkan kedisiplinan protokol kesehatan selama masa Pilkada.
“Seperti yang dikatakan Menkopolhukam, Pak Mahfud MD, butuh peraturan yang lebih ketat, sanksi yang lebih kuat kepada balon dan timnya bila melanggar protokol kesehatan. Tentunya ini akan kita sama-sama bahas seperti apa detailnya. Tetapi untuk lima daerah risiko tinggi yang disebutkan Kepala BNPB kita akan lebih fokus,†kata Fitriyus, usai mengikuti Rakorsus dari Posko GTPP Covid-19 Sumut, Jalan Sudirman Nomor 41 Medan, Rabu (9/9).
Sementara itu, Kepala BNPB Doni Manardo saat Rakorsus mengatakan, lima daerah ini bisa masuk ke dalam risiko tinggi salah satu faktornya adalah perkembangan kasus konfirmasi dan kepatuhan masyarakat akan protokol kesehatan.
“Di Sumut ada lima daerah yang berisiko tinggi penyebaran Covid-19 saat Pilkada berlangsung, dilihat dari indikator kedisiplinan penerapan protokol kesehatan dan perkembangan kasus. Pemerintah Provinsi Sumut perlu mewaspadai ini dan agar tidak terjadi klaster baru saat Pilkada,†kata Doni, dilansir
Kantor Berita RMOLSumut.
Berdasarkan laporan Ketua KPU Arief Budiman, total ada 47 bakal calon dari 270 daerah di Indonesia yang akan menyelenggarakan Pilkada di Indonesia terkonfirmasi positif Covid-19. Sebanyak 6 orang di antaranya balon bupati/walikota di Sumut.
Menurut Arif, tingginya peningkatan kasus konfirmasi positif bisa berdampak pada partisipasi masyarakat di Pilkada ini.
“Tidak sedikit balon yang terkonfirmasi positif, bahkan ada yang meninggal seperti di Kabupaten Karo. Kita perlu mengambil langkah sistematis agar partisipasi pemilih tidak menurun pada Pilkada kali ini. Kita tentu tidak ingin Pilkada malah membentuk kasus atau korban baru, tetapi kita ingin Pilkada ini menjadi kesempatan untuk menyosialisasikan kepada masyarakat luas pentingnya protokol kesehatan,†terang Arif.
Selain masalah pandemi Covid-19, masalah keamanan juga menjadi poin pembahasan pada Rakorsus ini. Kapolri Idham Azis mengatakan, beberapa daerah di Sumut juga masuk dalam kategori wilayah rawan yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan, Nias Selatan, Kota Pematangsinatar, Binjai. Sedangkan Medan masuk kategori sangat rawan bersama Batam.
“Ada daerah rawan dan sangat rawan berdasarkan indikator-indikator yang kami susun, Medan dan Batam itu masuk ke kategori sangat rawan. Tetapi kita tentu sudah mengantisipasi ini dengan mempersiapkan personel yang cukup,†jelas Idham.
Ditambahkan Kepala Biro Otda Pemprov Sumut, Basarin Tanjung, pihaknya akan membentuk tim pengamanan untuk jadwal-jadwal yang rawan seperti penetapan pasangan calon, perhitungan suara, kampanye, pemungutan, dan pengumuman.
“Ada timnya untuk mengamankan hari-hari tertentu yang dianggap rawan. Polanya tentunya nanti bersama Polda, TNI, Pemprov Sumut akan merumuskannya bersama. Yang pasti kita berupaya sekuat tenaga karena Pilkada di Sumut relatif terkendali,†imbuh Basarin.
Rakorsus ini juga dihadiri Wakapolda Sumut Brigjen Dadang Hartanto dan Kabinda Sumut Ruruh Setya Wibawa. Sementara hadir secara virtual adalah Jaksa Agung RI ST Burhanuddin, KPU Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kepala Daerah.
Lima daerah kabupaten/kota di Sumatera Utara (Sumut) tergolong memiliki risiko tinggi penyebaran pandemi Covid-19 selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 9 Desember 2020. 
