Penegasan tersebut disampaikan JK saat membantah tudingan yang menyebut dirinya mendanai Roy Suryo dan sejumlah pihak untuk mempersoalkan ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kediaman pribadinya di Jakarta Pusat, Minggu 5 April 2026.
JK menyatakan, pertemuan dengan sejumlah akademisi pada bulan Ramadan 1447 H lalu sama sekali tak membahas soal isu ijazah Jokowi.
Sehingga, menurutnya, tak bisa dikaitkan dengan pernyataan Rismon yang menyebut dirinya mengeluarkan dana hingga Rp5 miliar untuk Roy Suryo menggugat ijazah Jokowi.
"Sama sekali tidak ada apa (membahas isu ijazah Jokowi dalam pembicaraan itu. Ini kan terbuka kan pembicaraan itu. Ada sebagian (wartawan) hadir kan? Ya di situ. Terbuka sama sekali. Itu hanya saran untuk kebijakan. Dan itu untuk Bapak Presiden (Prabowo)," ujar JK.
Dalam pertemuan itu, politisi Partai Golkar itu memastikan tak ada orang partai politik (parpol) manapun, dan telah diambil kesimpulan-kesimpulan dari beberapa isu kebangsaan yang akan diserahkan kepada Presiden Prabowo, bahkan bukan hanya soal ekonomi.
"Sudah berapa halaman ini, lima-enam halaman. Mengenai ekonomi, mengenai diplomasi, mengenai pemerintah daerah, mengenai sistem pemerintahan, keadaan sekarang, itu semua dalam saran untuk Bapak Presiden," urainya.
JK menegaskan, posisinya kini sebagai warga negara dalam sebuah negara yang menganut demokrasi wajib
menyampaikan aspirasi bersama dengan para akademisi yang hadir dalam pertemuan tersebut.
Apalagi, katanya, berdasarkan pengalamannya selama 20 tahun di pemerintahan, dan juga ada akademisi yang pernah menjabat sebagai duta besar (dubes) juga menteri, telah memberikan saran-saran yang perbaikan untuk pemerintahan Presiden Prabowo dalam menghadapi situasi yang kritis sekarang ini.
?"Jadi ini terbuka dan memang niatnya untuk memberikan saran. Bukan niatnya untuk seperti ingin menjatuhkan atau apa, ndak sama sekali," kata JK.
"Ini hanya diberikan kepada dua orang. Dan yang kedua itu saya berikan kepada Pak Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto) karena ini juga menyangkut masalah ekonomi," sambung JK.
Oleh karena itu, Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) itu menegaskan yang dilakukannya saat ini tengah membantu pemerintahan untuk terhindar dari dampak krisis global, yang disebabkan oleh perang Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran.
?"Karena apabila negara ini sulit, semua kena. Karena itu supaya tidak kena maka diberikan saran bagaimana pendapat para ekonom, para praktisi, para profesional, dan itulah yang sebenarnya ingin disampaikan," tandas JK.
BERITA TERKAIT: