
Penegasan Presiden Joko Widodo bahwa pemerintah belum menetapkan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dianggap sebagai cara
ngeles atau menghindar dari kritik.
Pasalnya penegasan itu disampaikan di saat banyak pihak mengkritik sejumlah rencana pemerintah yang disampaikan ke publik.
"Itu cara rezim populis
ngeles dari ide kebijakan yang keliru dan dikritik banyak pihak. Kalau tidak ada kritik mungkin pelonggaran PSBB jadi,†ujar analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (19/5).
“Ide Jokowi tentang pelonggaran itu tidak berbasis riset yang utuh, berbahaya," sambungnya.
Jika benar belum melakukan PSBB, maka Presiden Joko Widodo harus menarik sejumlah rencana yang diumumkan pemerintah ke publik. Seperti rencana membolehkan pekerjadi bawah 45 tahun untuk kembali bekerja ke luar rumah dan masalah transportasi yang dilonggarkan
"Itu berisiko. Ingat gelombang kedua belum terjadi," jelas Ubedilah.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: