Hashim Laporkan Temuan 17 Juta DPT Tidak Wajar Ke KPU

Pelaporan ini dipimpin langsung Direktur Komunikasi dan Media BPN Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo. Menurutnya, pelaporan ini merupakan tindak lanjut dari pelaporan secara lisan ke KPU yang dilakukannya.

"Kami sampaikan beberapa keprihatinan kami mengenai keutuhan dan integritas daripada DPT. Hal ini kami sudah sampaikan sejak bulan Desember lalu tanggal 15, kami sampaikan secara lisan dan disusul dengan laporan resmi tertulis kepada KPU RI," kata Hashim di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (11/3).

IT BPN mencatat ada sebanyak 17,5 juta nama di DPT yang belum tervalidasi dengan baik dan benar. Dia ingin KPU segera memperbaikinya agar dapat menghasilkan pemilu yang jujur dan berkualitas.

"Kami sudah meminta komitmen KPU yang berjanji akan memperbaiki dan merevisi adanya perubahan DPT. Dan semua masyarakat harus sama-sama mengawal agar ke depan tidak ada manipulasi data ganda," tegas Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini.

Ke depan, BPN juga akan menemui pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengkonfirmasi temuannya itu. Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menjelaskan bahwa berdasarkan laporan KPU, temuan yang didapat BPN berasal dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten (Dukcapil) Kemendagri.

"Nanti kami cari waktu untuk temui Kemendagri Dukcapil untuk minta klarifikasi terhadap data yang kami anggap tidak wajar," tegasnya.