Demikian pandangan pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, dikutip Selasa 24 Maret 2026.
“Prabowo itu petarung. Berkali-kali kalah, tapi tidak menjatuhkan sistem. Ia justru kembali lewat mekanisme demokrasi dan akhirnya menang,” kata Amir.
Dalam analisisnya, Amir menguraikan sejumlah skenario risiko apabila terjadi upaya sistematis untuk menjatuhkan pemerintahan Prabowo.
Pertama, Fragmentasi Elite PolitikUpaya delegitimasi pemerintahan berpotensi memecah elite menjadi beberapa faksi yang saling berhadapan. Kondisi ini bisa memicu konflik terbuka, baik di parlemen maupun di ruang publik.
Kedua, Perebutan Jabatan dan KekuasaanAlih-alih fokus pada kepentingan rakyat, dinamika politik justru berpotensi bergeser menjadi ajang perebutan posisi strategis. Hal ini memperburuk kualitas tata kelola pemerintahan.
“Ketika pemerintah dilemahkan, yang muncul bukan solusi, tapi kompetisi liar antar-elite. Semua ingin mengisi kekosongan kekuasaan,” kata Amir.
Ketiga, Penurunan Kepercayaan PublikInstabilitas politik akan berdampak langsung pada kepercayaan publik terhadap negara. Dalam jangka panjang, ini bisa mengganggu legitimasi institusi demokrasi itu sendiri.
Keempat, Kerentanan Intervensi AsingDalam perspektif geopolitik, kondisi domestik yang tidak stabil membuka peluang bagi aktor eksternal untuk masuk dan memanfaatkan situasi.
“Ini yang sering luput. Ketika negara tidak stabil, aktor global bisa memainkan pengaruhnya, baik secara ekonomi maupun politik,” ujar Amir.
Meski demikian, Amir juga mengingatkan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran harus tetap menjaga soliditas internal dan fokus pada agenda kerakyatan.
BERITA TERKAIT: