Demikian penegasan pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, dikutip Selasa 24 Maret 2026.
"Langkah tersebut berpotensi memunculkan masalah baru yang lebih kompleks, mulai dari instabilitas politik hingga fragmentasi di tubuh elite," kata Amir.
Menurut Amir, dalam sistem demokrasi, pergantian kekuasaan seharusnya ditempuh melalui mekanisme konstitusional, bukan melalui tekanan politik yang berujung delegitimasi pemerintahan.
“Dalam perspektif intelijen, menjatuhkan Prabowo-Gibran berisiko tinggi terhadap keamanan nasional,” kata Amir.
Amir menekankan bahwa elite oposisi yang kalah dalam kontestasi politik seharusnya menyiapkan diri untuk kembali bertarung secara sehat pada Pemilihan Presiden 2029.
Ia menegaskan rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam menentukan arah kepemimpinan nasional.
“Kalau tidak puas, jawabannya bukan menjatuhkan. Tapi siapkan strategi, bangun kekuatan, dan bertarung lagi di 2029. Biarkan rakyat yang menentukan,” kata Amir.
BERITA TERKAIT: