Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris angkat bicara tentang usulan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi tersebut.
Menurut dia, bagaimanapun juga, peluang terjadinya penyalahgunaan oleh kepentingan politik tertentu dalam Pemilu bukanlah hal yang mustahil. Kecurangan juga bisa saja dilakukan oleh oknum TNI.
"Apalagi TNI itu kan bersenjata," kata Syamsuddin saat ditemui di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (1/3).
Sebelumnya, karena meragukan netralitas aparat pemerintahan, Jurubicara BPN Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade mengusulkan agar kotak suara dititipkan ke Komando Rayon Militer (Koramil) milik TNI yang dinilai lebih netral.
Terkait itu, Syamsuddin pun menjelaskan, sebaiknya BPN menaruh kepercayaan kepada penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPU selaku pemegang mandat kotak suara.
Sebab lagi-lagi menurut dia, penitipan kotak suara ke pihak TNI tidak bisa menjamin kecurangan akan hilang.
"Nah saya lebih setuju kalau dukungan TNI itu konteksnya konteks keamanan, membantu kepolisian, tidak menjaga kotak suara," pungkas Syamsuddin.
***
BERITA TERKAIT: