Kebijakan semacam itu diyakini justru membuat rumit pembangunan negeri ini.
Pengamat industri nasional, Said Didu mengatakan, tidak sedikit dari kebijakan Jokowi yang cenderung menunjukkan inkonsistensi. Salah satu contohnya terkait kereta cepat Jakarta-Bandung yang awalnya sudah condong ke Jepang.
"Tahu-tahu pindah ke China. Jadi begitu saja,
ad hoc instan sehingga semua mengalami masalah di tengah jalan," ujar Said Didu dalam diskusi KedaiKOPI di kawasan Juanda, Jakarta, Rabu (13/2).
Inkonsistensi yang lain, pada awalnya pemerintah lebih condong memilih pengembangan lapangan gas abadi di Blok Masela secara onshore (pipanisasi di darat).
"Tapi tiba-tiba Pak Sudirman Said (Menteri ESDM ketika itu) dipanggil, pindah dari onshore ke offshore. Banyak kebijakan yang agak aneh karena
ad hoc," ungkap Said Didu.
Yang tidak kalah menghebohkan, yakni terkait janji Jokowi yang sedari awal pemerintahannya selalu menggembor-gemborkan ingin membangun tol laut.
"Dulu kita terhipnotis akan terjadi tol laut, yang ada malah banyak meresmikan tol darat. Inkonsistensi kebijakan jangka panjang ini yang akan buat rumit ke depan. Jadi saya ingin bertanya ada apa sebenarnya yang terjadi di kekuasaan," demikian Said Didu.
[rus]
BERITA TERKAIT: