Redam Politisasi, DPR Usul e-Voting Diterapkan Di Pemilu

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/faisal-aristama-1'>FAISAL ARISTAMA</a>

LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Senin, 10 Desember 2018, 12:59 WIB

Redam Politisasi, DPR Usul <i>e-Voting</i> Diterapkan Di Pemilu

Bambang Soesatyo/RMOL

. Upaya untuk meredam politisasi menjelang Pemilu 2019 khususnya terkait daftar pemilih, pimpinan DPR mendorong sistem pemungutan suara elektronik atau electronic voting (e-Voting) pada Pemilu.

BERITA TERKAIT:

Hal itu diungkapkan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyikapi temuan ribuan KTP elektronik dalam karung beras di kawasan Pondok Kopi, Jakarta Timur beberapa waktu lalu.

"Supaya tudak menjadikan isu politik menjelang Pemilu, menurut saya, sudah saatnya juga kalau ada yang mempermasalahkan ini (KTP-el berceceran) harusnya kita dorong sekarang ini sistem pemilu kita sudah sistem e-Voting," kata Bamsoet sapaan akrabnya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/12).

Sehingga, lanjut Bamsoet, jika e-Voting diberlakukan pada Pemilu maka potensi kecurangan dan duplikat KTP-el dapat dihindari.

"Duplikasi KTP-el bisa terhindari kalau e-Voting, itu kan kita input data kalau datanya dobel maka reject. Jadi untuk menghindari adanya praktik-praktik manipulasi KTP-el dobelisasi atau duplikasi harusnya semua stakeholder setuju pada pelaksanaan e-Voting," tegasnya.

Lebih lanjut, dia mendesak Mendagri Tjahjo Kumolo untuk lebih serius menangani masalah potensi duplikasi KTP-el yang ditemukan di kawasan Pondok Kopi, Jakarta Timur.

"Kami mengimbau kepada Mendagri untuk lebih serius menangani kasus ini. Karena suara-suara di Komisi II juga sudah nyaring juga," ujar Bamsoet. [rus]