Kabid Pemenangan Presiden Partai Bulan Bintang (PBB) Sukmo Harsono menganggap apa yang diterima Mega sah-sah saja.
"Sah, BPIP adalah lembaga resmi yang dibentuk dengan Perpu yang dimiliki kewenanganyya oleh presiden dengan tugas dan tanggungjawab yang diatur dalam keuangan negara dan segala fasilitas yang melekat," ujar Sukmo Harsono melalui sambungan telepon kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (28/5)
.
Ia menyebut protes atas gaji yang diterima Megawati sebagai tindakan tidak etis. Begitu juga dengan gaji yang diterima delapan anggota Dewan Pengarah BPIP yang masing-masing mendapat gaji Rp 100 juta per bulan.
"Tidak etis ya jika ada yang mempersoalkan gaji Bu Mega dan para wakil dan anggota nya, apalagi saat ini Pancasila memang perlu kembali di masyarakatkan secara terstruktur, sistemik, dan masif," imbuhnya.
Untuk itu ia mengimbau untuk berhenti menuduh atau mengkambinghitamkan honor tersebut sebagai politik balas budi Presiden Joko Widodo kepada Megawati Soekarnoputri dan partainya.
"Saya harap BPIP dapat kerja dengan riil dan melibatkan masyarakat luas dalam aplikasi, tidak perlu dicurigai sebagai politik balas budi. Jadi yang penting sekarang kita pantau kinerjanya dan hasil-hasilnya," pungkasnya.
[dem]
BERITA TERKAIT: