OSO: DPRD Partner Utama DPD

"Hari ini merupakan kebangkitan Adeksi. Kebangkitan ini berarti dalam membangun sistem kedepan yang lebih baik terutama Peraturan Daerah (Perda)," kata OSO di Kota Batam, Kepulauan Riau, Selasa (6/3).

Menurutnya partner DPD yang utama adalah DPRD. Untuk itu pada kesempatan ini DPD dan DPRD perlu menyatukan pemikiran dan sekaligus pandangan-pandangan yang dapat membangun sistem ini yang lebih baik.

"Dengan ada sistem itu maka pengawasan Perda bisa tertata dengan baik," ujar OSO.

OSO juga menegaskan dengan ditambahnya kewenangan DPD dalam UU MPR, DPR, DPR, dan DPRD (MD3). Nantinya setiap sistem 'Perda' harus melalui DPD.

"Kita akan membangun sistem dimana harus melalui DPD. Karena itu adalah perintah UU," jelas dia.

Dengan demikian, lanjutnya, peluang pelanggaran-pelanggaran tentu akan lebih kecil. Namun bukan berarti pelanggaran itu akan hilang.

"Lebih kecil tapi bukan pelanggaran itu akan hilang," tegas senator asal Kalimantan Barat itu.

Terkait banyaknya anggota DPRD yang tertangkap, OSO mengatakan perlu ditingkatkan kewaspadaan. Selain itu kebersihan anggotanya juga harus betul-betul terseleksi.

"Terpenting perlu juga ada kesadaran nasional. Maka jangan sampailah seperti itu terjadi lagi karena ini memalukan," paparnya.

OSO menambahkan dengan demikian daerah akan sejahtera. Maka otomatis Bangsa Indonesia akan sejahtera.

"Bila anda ingin melihat Indonesia makmur maka sejahterakanlah daerah. Jadi bukan dilihat dari Jakarta," kata OSO di hadapan seribu peserta Adeksi.

Sementara itu, Ketua Komite I DPD Akhmad Muqowam menambahkan bahwa saat ini di era kepemimpinan OSO DPD mereformasikan diri. Dengan ditambahnya kewenangan DPD maka akan membenahkan sistem.

"Ini merupakan suatu keputusan politik yang luar biasa," ucapnya. [rus]