PKB bukan sekadar bertahan. Ia telah bermutasi menjadi salah satu kekuatan politik yang diperhitungkan dalam konstelasi politik nasional. Kemampuan PKB melewati berbagai turbulensi politik--baik berupa pembelahan internal yang berdarah-darah maupun pergeseran sosiologis pemilih--menunjukkan bahwa partai ini memiliki daya tahan (resilience) yang tidak boleh diremehkan.
Dalam konteks itulah, kalkulasi politik apapun di level nasional tidak akan pernah lengkap tanpa peran PKB di dalamnya. Berada di posisi papan tengah yang solid, PKB memegang kunci sebagai pemilik basis pemilih Islam tradisional terbesar di Indonesia.
Jika kita mencermati tren statistik dari pemilu ke pemilu, grafik perolehan suara dan kursi PKB di parlemen menunjukkan kurva yang cenderung menanjak secara konsisten. Satu-satunya anomali fatal hanya terjadi pada Pemilu 2004, ketika partai ini didera konflik struktural akut yang membelah faksi internal.
Namun, pasca-prahara tersebut, grafik elektoral PKB kembali melesat, membalikkan prediksi banyak analis yang sempat meramalkan kematian perlahan partai berbasis massa Nahdlatul Ulama (NU) ini. Keunikan lain yang menjadi ciri khas PKB adalah posisinya yang hampir selalu berada di dalam lingkar kekuasaan. PKB tampaknya memegang rekor sebagai partai yang paling konsisten dan adaptif dalam menopang jalannya pemerintahan.
Sejarah mencatat betapa lenturnya PKB bertengger di dua periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), berlanjut tanpa putus di dua periode Joko Widodo, hingga saat ini dalam arsitektur kekuasaan era pemerintahan Prabowo Subianto.
Fleksibilitas ini sering kali dikritik oleh para moralis sebagai sikap pragmatisme tanpa ujung. Namun, dalam kacamata realisme politik, apa yang dijalankan PKB adalah ekspresi tertinggi dari seni mempertahankan hidup (the art of survival) sekaligus cara paling efektif untuk mengamankan kepentingan basis massa pemilih.
Secara analitis--hemat saya--setidaknya ada lima faktor utama yang membuat PKB memiliki kapasitas--tidak sekadar bertahan di papan tengah, melainkan kini memiliki momentum historis yang sangat luas untuk melompat menjadi partai papan atas.
Pertama, terletak pada kemampuan unik PKB dalam mengelola konflik internal menjadi sumber kekuatan konsolidasi organisasi.
Di banyak partai politik, friksi elite hampir selalu berujung pada faksionalisme permanen atau lahirnya partai sempalan yang melemahkan induknya.
PKB memang mengalami sejarah perpecahan yang traumatis, terutama perselisihan historis antara kubu pengikut KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Muhaimin Iskandar.
Namun, alih-alih hancur menjadi serpihan kecil, konflik tersebut justru menjadi mekanisme seleksi alamiah yang memperkuat konsolidasi organisasi.
Di bawah kendali Cak Imin, konflik diselesaikan melalui pelembagaan hukum dan penataan struktur yang ketat, yang pada akhirnya menyatukan saf organisasi di bawah satu komando yang tak tergoyahkan.
Kedua, ketersediaan sumber daya kepemimpinan yang mumpuni melalui sistem meritokrasi dan regenerasi yang terjaga secara organik. Transisi kepemimpinan dari figur karismatik mutlak seperti Gus Dur ke figur organisatoris seperti Muhaimin Iskandar sempat dikhawatirkan bakal memicu guncangan hebat di tingkat akar rumput (grassroots).
Namun, kekhawatiran itu tidak terbukti secara masif. PKB memiliki sabuk pengaman berupa mesin kaderisasi yang matang. Pucuk-pucuk pimpinan PKB di berbagai daerah diisi oleh individu-individu yang mengalami penempaan panjang di organisasi kemahasiswaan, kemasyarakat, serta jaringan pesantren yang luas.
Akibatnya, pergeseran elite tidak membawa goncangan berarti karena regenerasi berjalan secara alami tanpa menyisakan kekosongan kompetensi.
Ketiga, institusionalisasi partai yang berbasis pada sistem, bukan sekadar figur. Sebagai partai yang kelahirannya dibidani langsung oleh Nahdlatul Ulama sebagai ormas Islam terbesar di dunia, PKB mewarisi jangkar politik dan akar pemilih yang sangat kokoh.
Keberhasilan terbesar PKB dalam dua dekade terakhir adalah kemampuannya mentransformasikan ikatan kultural yang cair itu menjadi struktur politik yang melembaga.
Kendati hubungan struktural dengan PBNU kerap mengalami pasang surut ketegangan, jangkar elektoral PKB di kalangan Nahdliyin tetap tidak goyah. PKB tampak telah berhasil menjadi partai yang digerakkan oleh sistem organisasi modern, bukan lagi sekadar bergantung pada karisma personal individu.
Keempat, hal ini tidak bisa dilepaskan dari kecanggihan mesin politik yang dimainkan oleh sang pemimpin--dalam hal ini Muhaimin Iskandar alias Cak Imin--dalam menavigasi dan beradaptasi dengan perubahan lanskap rezim politik.
Cak Imin adalah tipikal politisi yang paham betul kapan harus bertahan, kapan harus menyerang, dan kapan harus berkompromi demi mengamankan posisi partai.
Kemampuannya membaca arah angin kekuasaan sangat menakjubkan. Langkah berani Cak Imin dalam pemilu terakhir--menyeberang menjadi calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan yang mengusung narasi perubahan, namun kemudian dengan sangat taktis merapat ke koalisi pemerintahan Prabowo Subianto pasca-pemilu--adalah demonstrasi nyata dari kelenturan taktis dalam menavigasi iklim politik yang kian menantang dan menuntut daya tahan tinggi.
Kelima, sintesis antara kosmopolitanisme dan tradisi pesantren. Dari Gus Dur hingga Cak Imin, PKB dipimpin oleh figur yang lahir dan berurat berakar dari tradisi aktivisme serta dunia pesantren yang memiliki kecenderungan kosmopolit.
Karakteristik ini muncul karena kepemimpinan mereka disangga oleh basis pengetahuan yang luas serta pergaulan politik multikultural yang diperkaya jaringan sosial yang luas.
Hal ini bisa dilihat dari rekam jejak keduanya. Walau mereka berasal dari lingkungan elite atau menyandang status "darah biru" pesantren, keduanya bukanlah tipe pemimpin karbitan yang begitu saja mendapat karpet merah kekuasaan.
Dua-duanya adalah petarung lapangan yang lahir dan ditempa dari proses pergulatan organisasi yang panjang secara berjenjang hingga akhirnya berhasil menjadi pimpinan nasional (top level).
Gus Dur pernah memimpin Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), sementara Cak Imin pernah bertengger sebagai figur kunci di pucuk pimpinan tertinggi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).
Sementara dari sisi kapasitas intelektual dan literasi politik, keduanya adalah figur santri yang sangat dekat dengan tradisi pemikiran dan ilmu pengetahuan.
Gus Dur dikenal luas sebagai aktivis pemikir, intelektual publik, dan pejuang kemanusiaan yang karyanya hingga saat ini berserakan dan gampang kita akses karena kedalamannya yang melintasi zaman.
Sementara Cak Imin, jauh sebelum memimpin PKB, di tengah kesibukannya sebagai aktivis mahasiswa, sempat bergiat serius sebagai jurnalis. Tradisi literasi itu tidak hilang; hingga kini, tidak kurang dari puluhan buku dan karya ilmiah populer telah ia terbitkan, mencoba merumuskan gagasan politik kesejahteraan dalam bingkai Islam-nasionalis.
Walhasil, jika hari ini muncul pertanyaan mendasar mengenai apa rahasia di balik resiliensi dan kehebatan ekspansi PKB?
Jawabannya terletak pada kontinuitas historis yang presisi. Apa yang hari ini dinikmati oleh PKB tidak akan bisa lepas dari faktor warisan nilai-nilai substantif Gus Dur, yang berhasil dilanjutkan, dikelola, dan diadaptasi secara genuine oleh Cak Imin ke dalam bahasa kekuasaan modern.
Di tangan sang navigator: Cak Imin--PKB berhasil membuktikan bahwa kaum sarungan tidak hanya pandai mengaji di surau, melainkan juga sangat piawai dalam mengemudikan kapal besar politik nasional di tengah badai zaman.
Abdul Khalid Boyan
Kolumnis, Peneliti LPPM Universitas Sunan Gresik
BERITA TERKAIT: