Di Acara Nongkrong Politik KPU Dianggap Tidak Netral

Sejak baru dimulai, Anggota DPRD Sumatra Utara Muhri Fauzi Hafiz yang menjadi salah satu pembicara dalam kegiatan tersebut langsung "menyerang" Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Muhri Fauzi berpendapat bahwa dalam kontestasi politik, tidak ada pihak yang netral, termasuk KPU.

"Sebab, berdasarkan pengalaman masa lalu, sesama kami di DPRD maupun calon kepala daerah ketika akan main di pemilu, kekhawatirannya selain logistik, adalah kedekatan dengan KPU," ujar Muhri saat diskusi dengan nama Nongrkong Politik di Cafe Institute, Jalan Alfalah Raya, Medan, Jumat (26/1).

Namun demikian, dugaan tersebut lebih mengarah kepada prasangka yang baik. Kedekatakan tersebut menurut Muhri Fauzi digunakan untuk mengawal kinerja KPU agar sesuai dengan aturan. Tidak menambahi atau mengurangi suara, mempermudah atau mempersulit syarat bagi calon kepala daerah.

"Karena mereka mengaku kalau sudah dekat dengan KPU, sudah aman lah nasibnya. Tapi saya coba berprasangka baik. Mungkin yang dimaksud dengan kedekatan itu adalah upaya mendukung kinerja KPU sesuai dengan aturan," ujarnya.

Dalam Nongkrong Politik ini, Komisioner Yulhasni menjadi perwakilan dari KPU Sumut, juga bertindak sebagai salah satu pembicara menjelaskan, sulit menepis anggapan bahwa KPU benar-benar bersih dari kepentingan politik.
 
"Ini adalah pertanyaan besar. Tentu saja tawar-menawar kepentingan politik akan muncul. Karena KPU RI dipilih oleh DPR. Kalau ditanya soal netralitas, KPU RI lebih bisa menjawabnya," ungkap Yulhasni. [nes]