Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Begitu yang disampaikan Ketua Umum Partai Masyumi, Ahmad Yani dalam pernyataan sikap Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Masyumi mengenai "Integritas Bangsa: Selamatkan Indonesia dari Disintegrasi dan Cengkeraman Oligarki".

"Partai Masyumi memandang, bahwa data Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) BPS yang menunjukkan tren penurunan persepsi publik terhadap ketidakwajaran korupsi semakin permissive," kata Ahmad Yani dalam keterangan tertulis, Jumat 2 Januari 2026.

Menurut Ahmad Yani, Indonesia mengalami degradasi mental akut lantaran menempati peringkat ketiga terbesar di dunia dalam praktik politik uang berdasarkan riset Muhtadi, 2019, dengan 33 persen pemilih terpapar dan mayoritas menganggap "serangan fajar" sebagai kewajaran atau rezeki.

"Sikap permisif ini adalah residu langsung dari hilangnya keteladanan elite yang memamerkan gaya hidup mewah (flexing) di tengah ketimpangan ekonomi (Gini Ratio 0,388)" terangnya.

Untuk itu kata dia, Presiden Prabowo harus menggalakkan pendidikan politik anti suap secara masif. Mengingat, perbaikan sistem dan pendidikan politik wajib dilakukan secara masif dan berkelanjutan untuk membangun imunitas rakyat terhadap suap.

"Pemerintah harus memastikan keharaman korupsi oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ormas keagamaan, bahwa memberi dan menerima suap dalam Pemilu (rishwah) adalah haram dan merupakan dosa besar," pungkasnya.