Jokowi Tepuk Tangan

"Pada momentum Hari TNI 5 Oktober 2017 yang membahagiakan, sebagai Panglima TNI sekaligus mewakili seluruh prajurit di seluruh Tanah Air yang sedang melakukan tugas, izinkan saya menegaskan kembali. Sekali lagi, bahwa sampai kapanpun TNI akan setia dan menjunjung tinggi sumpah prajurit yang tadi disampaikan Bapak Presiden," tegas Gatot.

Berdiri menghadap Jokowi, Gatot berpidato sangat singkat jelas dan padat. Panglima Gatot, seolah menjawab pidato Jokowi yang lebih dulu menghendaki agar TNI tidak melakukan politik praktis. Begitu Gatot berpidato, dia menyampaikan sumpah setianya. "Bagi kami, kesetiaan kepada NKRI yang berdasarkan UUD 1945, Pancasila adalah sendi utama yang melekat erat pada setiap jiwa raga TNI," ujar Gatot yang disambut tepuk tangan hadirin, termasuk Presiden Jokowi.

Dalam pidatonya, Gatot menegaskan politik TNI adalah politik negara. Artinya, politik yang diabdikan bagi tegak kokohnya NKRI yang di dalamnya terangkum ketaatan pada hukum, sikap yang selalu menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan apapun.

"Serta taat pada atasan, yaitu Presiden RI yang dipilih secara sah sesuai dengan konstitusi. Dan sekali lagi, jangan ragukan TNI kesetiaannya," tegasnya.

Pidato Gatot kemarin tehitung cepat. Kurang dari tujuh menit. Tetapi, pidato itu sudah merangkum ketegasan posisi TNI untuk mempertahankan NKRI. Selain mengungkapkan sumpahnya, Panglima TNI juga meminta Presiden Jokowi untuk memotong tumpeng untuk diserahkan kepada veteran dan prajurit TNI.

Di awal pidato, Gatot meminta maaf kepada Presiden dan hadirin jika sulit mengakses lokasi acara di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten, lantaran sesak antusias warga ingin menyaksikan acara ini. Bahkan, Presiden Jokowi sampai berjalan kaki hingga dua kilometer.

Menurut Gatot, antusiasme masyarakat itu sebagai bukti kedekatan rakyat dengan TNI. Bahkan, sejak jam dua dini hari kemarin, masyarakat mulai menyemuti area pelaksanaan HUT TNI ini.

Nah, jika menilik isi pidato Gatot ini, seperti menjawab pidato Presiden Jokowi yang lebih dahulu dilakukan. Berdiri membelakangi Panglima Gatot, Jokowi menyampaikan pidatonya ihwal HUT TNI ke-72.

Di hadapan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Jokowi mengutip pesan Panglima Besar Jenderal Soedirman, mengingatkan seluruh prajurit TNI agar menjauhi politik praktis. TNI, kata Jokowi, harus menerapkan politik berdasarkan kepentingan negara yang berarti menempatkan loyalitasnya hanya kepada rakyat, NKRI, dan pemerintahan yang sah.

"Bahwa politik tentara adalah politik negara, politik TNI adalah politik negara dan loyalitas tentara adalah hanya loyalitas untuk kepentingan bangsa dan negara," kata Jokowi. "Politik dan loyalitas itu berarti kesetiaan menjaga kepentingan rakyat, kesetiaan menjaga keutuhan dan kesatuan wilayah NKRI, kesetiaan pada pemerintah yang sah," tambahnya.

Tak hanya itu, Jokowi juga berpesan kepada TNI agar tidak memihak satu golongan politik pun. Menurutnya, TNI harus berdiri di atas semua golongan dan tak terkotak-kotak pada kepentingan politik yang sempit. "Dan tidak masuk kancah politik praktis," tegasnya.

Pidato Jokowi itu berlangsung lebih lama dari Gatot, lebih dari 10 menit. Pidato itu, memberikan apresiasi Setelah Jokowi berpidato, sempat diselingi atraksi militer dari Prajurit TNI. Setelah itu, barulah Gatot berpidato.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit mengapresiasi ketegasan Panglima TNI untuk tak berpolitik praktis semasa menjadi TNI aktif. Menurutnya, Gatot belakangan ini menunjukkan indikasi bermain politik militer menjelang Pemilu 2019. "Gatot manuver, soal senjata," ujar Arbi kepada Rakyat Merdeka.

Seperti diketahui, perayaan HUT TNI tahun ini digelar di tengah kontroversi seputar senjata impor ilegal. Sebelumnya, Gatot juga bikin heboh dengan perintahnya agar tentara menggelar nobar film G30S/PKI. Ada yang menuding, ini dilakukan Gatot untuk cari simpati jelang Pilpres 2019. Berkali-kali sebelumnya, Gatot membantah semua tudingan ini.

Waketum Gerindra Fadli Zon menilai, pidato Presiden tentang netralitas TNI tak bermaksud menyinggung Panglima Gatot. Baginya, pidato Presiden bersifat normatif kepada seluruh prajurit TNI. "Saya kira bagus, itu pesan netral. Harusnya memang tak boleh dan kekuatan kekuasaan tidak boleh menggunakan alat negara untuk kepentingannya. Baik itu TNI maupun polisi, BIN (Badan Intelijen Negara) itu tidak boleh dijadikan alat politik," ujar Fadli, di Kompleks Parlemen, Senayan, kemarin.

Saat ditanya apakah pernyataan Jokowi terkait netralitas TNI merupakan kebetulan, Fadli mengatakan, tak ada yang kebetulan. Fadli menilai, instruksi Gatot terkait pemutaran film G30S/PKI dan soal pembelian senjata tak bisa disebut politik praktis seperti disinggung Presiden.

Politisi Gerindra ini menganalisa, jika Panglima TNI berpolitik praktis, pasti akan dicopot Presiden. "Kalau presiden beranggapan Panglima berpolitik pasti ada sanksi dong. Ini enggak ada (sanksi), akrab saja ya. Malah semakin akrab. Nah, saya enggak tahu kenapa," pungkasnya. ***