PTPN I Tunggu Arahan BP BUMN soal Hibah Lahan TNI AU di Bengkulu

Sekretaris Perusahaan PTPN I, Aris Handoyo menjelaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan Badan Pengaturan (BP) BUMN.

"Kemarin (Wagub Bengkulu) sudah sempat ke kantor tapi memang secara prinsip itu kan terkait dengan aset, kita ada BP BUMN yang mengatakan bahwa setiap aset dll tentu ada mekanismenya," kata Aris Handoyo kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 17 Juni 2026.

Secara sederhana, pemberian lahan hibah ini masih perlu dikaji dari internal PTPN I dan juga Pemerintah Provinsi Bengkulu sendiri.

"Kita patuhi dengan pemerintah baik itu program PSN, program dengan swasta kita ada mekanisme yang tidak serta merta apakah untuk lahan produksi atau kerja sama, apakah divestasi aset," jelas Aris.

Terpisah, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara (Kadispenau) Marsekal Pertama (Marsma) TNI I Nyoman Suadnyana memastikan proses ini masih dalam tahap pembicaraan antara pihak-pihak terkait.

"Sampai saat ini masih belum ada pertemuan lanjutan, semuanya masih dalam tahap perencanaan pengembangan satuan TNI AU, semuanya masih dalam tahap pembicaraan terkait hal tersebut," ucap Nyoman saat dikonfirmasi redaksi.

Kendati begitu, ia berharap proses hibah ini berjalan lancar karena letak kawasan yang sangat strategis untuk pangkalan.

"Semua masih dalam tahap perencanaan, (itu) memungkinkan ke arah itu bisa terjadi mengingat Provinsi Bengkulu juga sangat strategis untuk mengembangkan pangkalan udara ,sesuai dengan tugas TNI AU dalam bidang pertahanan," jelasnya.

Pemerintah Provinsi Bengkulu yakni Wakil Gubernur Bengkulu Mian sebelumnya menemui pihak PTPN I terkait rencana hibah lahan seluas sekitar 100 hektare di Kabupaten Seluma pada Maret 2026.

Mian mengatakan usulan tersebut sudah disampaikan saat menemui Direktur Utama PTPN I Tedy Yunirman Danas di kantor PTPN I Jakarta dan menjelaskan rencana pembangunan lapangan udara TNI AU tersebut diproyeksikan berada di wilayah Sukaraja, Kabupaten Seluma, yang lokasinya tidak jauh dari Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu.

Pembangunan fasilitas tersebut membutuhkan lahan dengan estimasi hampir 100 hektare yang sebagian besar berada di kawasan perkebunan milik PTPN I.