PDIP ke Jazilul: Lebih Baik Urus Partainya Sendiri!

Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, menegaskan bahwa Jazilul Fawaid sebaiknya fokus mengurus partainya sendiri ketimbang mengomentari sikap politik PDIP.

"Lebih baik Jazilul urus partainya sendiri dari pada ngurusi orang lain. Sikap dan posisi PDI Perjuangan itu merupakan keputusan organisasi melalui Kongres, Rakernas dan institusi Ketua Umum sebagai pemegang mandat prerogatif. Jadi tidak bisa seenaknya kader partai lain mendesak kami untuk melakukan apapun. Memangnya dia siapa?” tegas Deddy kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 18 Juni 2026.

Deddy juga menyarankan Jazilul memperdalam pemahaman mengenai sistem pemerintahan, khususnya perbedaan sistem parlementer dan presidensial.

"Mungkin dia perlu menambah literasi lebih banyak soal sistem pemerintahan terutama terkait parlementer vs presidensial,” ujarnya.

Menurut Deddy, istilah oposisi merupakan konsep yang lazim dalam sistem parlementer, sedangkan Indonesia menganut sistem presidensial dengan ideologi yang sama-sama berlandaskan Pancasila.

Ia mengurai bahwa Indonesia menganut sistem presidensial di mana basis ideologi hampir seragam, Pancasila. Di mana perbedaan nyaris hanya bersifat kebijakan derivatif. Fungsi oposisi dalam konteks parlementer berpindah menjadi fungsi checks and balances oleh DPR. 

Menurutnya, hal itu sama seperti di Amerika yang tidak mengenal terminologi oposisi formal dan berbeda dengan Inggris yang murni sistem parlementer. 

“Jadi, politik di Indonesia relatif tidak mengenal koalisi yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan apalagi oposisi yang merupakan keharusan di sistem parlementer. Apakah Jazilul paham urusan ini atau tidak? Kalau paham dia mestinya tidak ngomong begitu!” tegas Anggota DPR RI Fraksi PDIP ini.

Lebih jauh daripada itu, Deddy juga menegaskan posisi PDIP sudah jelas, yakni berada di luar pemerintahan dan menjalankan fungsi penyeimbang kekuasaan.

“Posisi PDI Perjuangan sudah tegas, berada di luar pemerintahan dan menjadi penyeimbang kekuasaan. Kenapa perlu menjadi penyeimbang, karena mayoritas DPR sudah dikuasai oleh partai-partai yang masuk dalam pemerintahan. Kurang terang benderang apa urusan ini bagi dia?” tegasnya lagi.

Atas dasar itu, Deddy justru mempertanyakan motif Jazilul melontarkan pernyataan tersebut.

“Saya tidak tahu maksud pernyataan dia karena gak paham, ingin mengadu domba dengan pemerintah atau karena galau sebab tidak maksimal sebagai partai maupun fraksi di DPR?” pungkasnya.

Sebelumnya, Waketum DPP PKB Jazilul meminta PDIP bersikap tegas apakah menjadi oposisi atau mendukung pemerintahan Presiden Prabowo. 

Pernyataan itu disampaikan menyusul dugaan keterlibatan kader PDIP dalam aksi mahasiswa, setelah munculnya Andi Widjajanto di tengah massa aksi.

“Saya harap, mengambil sikap yang tegas saja. Kalau di oposisi, oposisi. Jangan abu-abu. Karena, kami semua sedang berjuang keras untuk mewujudkan apa yang menjadi janji Pak Presiden. Semua program-program sudah ditata,” tegas Jazilul kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 18 Juni 2026.

Menurut Jazilul, PDIP harus bersikap tegas dan jelas jika memilih untuk oposisi atau berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Bagi PKB, kata Jazilul, ketidakjelasan PDIP itu justru mengganggu koalisi pemerintah untuk menyukseskan program pemerintah Prabowo Subianto. 

“Jangan abu-abu sikapnya. Selama ini kan kita, ataupun yang ada di barisan pemerintah ini kan menghormati semua pendapat dari yang lain. Tapi, kalau ada kesan mengganggu, itu tidak baik untuk menjalankan program, gitu. Jadi, posisinya supaya gentle saja,” tegasnya.

Mengenai sikap PDIP yang mendeklarasikan sebagai partai penyeimbang, Jazilul justru merasa heran dengan hal yang diseimbangkan dimaksud. 

“Karena selama ini memang ada kesan gitu, di sana dan di sini, belum tegas posisinya. Menyeimbangkan kayak apa? itu nggak paham. Jadi, kejadian yang ada menurut saya, lebih memastikan posisinya saja, supaya kita bisa bergerak secara baik,” pungkasnya.