Apalagi, keterlibatan militer itu diketahui pula oleh pemerintah Myanmar. Kejahatan terhadap kemanusiaan terlihat sangat sistematis yang semestinya segera mendapatkan perhatian dari Komisi Tinggi HAM PBB.
"Sayangnya, komisi tinggi HAM pun sampai sekarang belum bersikap sama sekali terhadap tragedi kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh kaum radikal Buddha yang didukung oleh militer Myanmar," kata salah satu Ketua PP Baitul Muslimin Indonesia, Mahmuddin Muslim, dalam keterangan persnya.
Dia mendesak pemerintah Indonesia, sebagai negara muslim terbesar di dunia, segera mengambil langkah-langkah diplomasi dan politik internasional guna menghentikan pemberangusan etnis Rohingya oleh kaum radikal Buddha dan militer Myanmar. Indonesia bisa memulai dari membangun komitmen dan solidaritas negara-negara anggota ASEAN.
"Tentu saja, langkah yang dilakukan harus lebih konkret daripada sekadar pernyataan mengecam. Dengan inisiatif Indonesia, bisa saja segera dilakukan pertemuan tingkat tinggi ASEAN dengan agenda tunggal 'Kejahatan Kemanusiaan di Myanmar'," ujarnya.
Dia mengatakan, pengaruh Indonesia pada tingkat ASEAN sampai saat ini masih dihormati dan diperhitungkan. Pada Pertemuan Tingkat Tinggi ASEAN itu, pemerintah Indonesia bisa mendorong negara-negara ASEAN untuk meminta Myanmar menghentikan kekejaman mereka pada etnis muslim Rohingya.
"Atau lebih jauh, jika Myanmar bergeming, Indonesia bisa mendorong ASEAN mengeluarkan Myanmar dari keanggotaan," tambahnya.
[ald]
BERITA TERKAIT: