Disarankan, Pemerintah Bikin Forum Dengan Ketum Parpol Terkait RUU Pemilu

Pertemuan tersebut diyakini sebagai langkah dalam mewujudkan musyawarah mufakat untuk membuat titik temu besaran ambang batas presidensial threshold. Pasalnya, hingga saat ini, belum ada kesepakatan besaran presidensial threshold. Apalagi, partai-partai pendukung pemerintah berbeda pendapat mengenai besaran presidensial threshold tersebut.

Partai Golkar, PDI Perjuangan dan Partai Nasdem menginginkan agar presidensial threshold tak berubah, yakni 20 persen kursi atau 25 persen suara sah nasional. Sementara PPP, PAN, PKB dan Partai Hanura menginginkan besaran presidensial threshold diturunkan berkisar di angka 10-15 persen.

"Saya akan hadir kalau diundang. Saya kira memang musyawarah mufakat itu harus lebih diutamakan," jelas OSO saat ditemui dalam acara open house di kediamannya jalan Karang Asem utara, Jakarta Selatan, Senin (26/6).

OSO berharap agar besaran presidensial threshold tidak berujung pada voting. Langkah musyawarah untuk mufakat merupakan jalan yang tepat dalam memfasilitasi kepentingan partai-partai politik terkait Rancangan UU Pemilu.

"Musyawarak untuk mufakat itu adalah perintah UU, kecuali tidak tercapai, baru ambil langkah lain," jelasnya.

Di kesempatan yang berbeda, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon juga menyambut baik wacana pertemuan pemerintah dengan ketua umum partai.

Menurutnya, dalam pertemuan tersebut bakal membuka diskusi terkait permasalahan dalam Rancangan UU Pemilu, yang menjadi bagian kepentingan nasional ke depan.

"Kalau memang ada inisiatif dari presiden terkait hal ini. Saya kira kalau ada rencana seperti itu bagus. Pak Prabowo dan kami dari Gerindra, kalau untuk kepentingan nasional, untuk perbaikan bangsa dan negara akan kita dukung. Termasuk membicarakan hal-hal strategis," demikian Fadli Zon. [sam]