Bayi itu meninggal setelah istri Hery Kustanto yang merupakan pasien peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ditolak tujuh rumah sakit, termasuk RSUD Kota Bekasi, Jabar.
Menurut Saleh, kasus ini patut disayangkan karena terjadi di kota besar yang semestinya sarana kesehatan lebih banyak dan lebih baik dibandingkan di daerah-daerah pelosok tanah air. Apalagi, pemerintah sudah mencanangkan program UHC (universal health coverage) pada tahun 2019.
"Harus disadari bahwa UHC itu bisa berhasil jika semua pihak menyukseskan program BPJS Kesehatan. Bukan hanya kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta, tetapi juga kesadaran penyedia dan penyelenggaran layanan kesehatan untuk memberikan pelayanan maksimal, baik yang dimiliki pemerintah maupun swasta," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Jumat (16/6).
Saleh menegaskan bahwa Komisi IX DPR akan menanyakan dan meminta pertanggungjawaban pemerintah dalam kasus ini. Bahkan akan menjadi fokus perhatian pertama saat nanti rapat dengan pemerintah.
"Penjelasan resmi pemerintah terkait hal ini perlu dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam mendudukkan persoalan ini sebagaimana mestinya," sambungnya.
Politisi PAN itu mengatakan bahwa pemerintah semestinya mengembangkan sistem informasi keterbukaan terkait ketersedian ruang perawatan di fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada. Dengan sistem itu, pemerintah dan masyarakat luas bisa mengawasi ketersediaan ruang perawatan di seluruh rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang ada.
Sistem seperti ini diharapkan dapat mempermudah pelayanan kesehatan, termasuk untuk menentukan rujukan ke fasilitas kesehatan lain jika memang diperlukan.
"Kemarin itu, ada 7 rumah sakit. Didatangi semua. Semua mengatakan penuh. Kan agak aneh itu. Jika ada sistem informasi keterbukaan ketersediaan ruang perawatan, kan tidak perlu ke sana kemari. Kita bisa langsung bisa tentukan kemana harus pergi. Tentu ini akan banyak menolong orang-orang sakit," pungkasnya.
[ian]
BERITA TERKAIT: