Sehingga, langkah pemerintah, melalui Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan dan Hukum membubarkan HTI sepatutnya didukung.
Menurut oordinator Nasional Jaringan Ulama Muda Nusantara (Jumat), Hadi Badori, langkah pemerintah untuk membubarkan HTI sudah tepat karena secara prinsip ideologi Khalifah Islamiyah yang digaungkan ormas tersebut telah bertentangan dengan NKRI.
Khalifah Islamiyah, jelas Hadi, menginginkan adanya konsepsi kenegaraan yang menjadi satu dengan negara lainnya yang dipimpin oleh seorang khalifah.
Padahal sejak dulu, Pancasila telah dirumuskan oleh seluruh tokoh bangsa. Terlebih para ulama ikut berkontribusi dalam membangun Pancasila saat masa kemerdekaan.
Selain itu, masih kata Hadi, HTI menganggap demokrasi sebagai sistem yang kafir.
"Bagi kami Pancasila sudah di-ijtihad-kan oleh para ulama. Bagi kami NKRI sudah final dan tak bisa ditawar lagi," ujar Hadi dalam konferensi pers di kawasan CIkini, Jakarta Pusat, Rabu (17/5)
Pemerintah menilai HTI dinilai tidak memiliki peran positif dalam pembangunan nasional serta bertentangan dengan UU 17/2013 tentang Organisasi Masyarakat.
[wid]
BERITA TERKAIT: