Wakil Ketua Komisi II DPR RI Almuzzammil Yusuf menilai mobilisasi ASN tersebut mirip dengan yang terjadi di era Orde Baru.
"Kami mendapat salinan elektronik surat dari beberapa Kementerian. Jika dugaan itu benar maka kita jadi teringat era Orde Baru. Semua PNS dimobilisasi untuk mendukung kegiatan politik partai pendukung Pemerintah," kata Almuzzammil dalam keterangannya, Minggu (4/12).
Karena itu dia meminta Badan Kepegawaian Negara (BKN), Ombudsman dan Kemenpan-RB mengklarifikasi dan memeriksa pimpinan ASN yang mengeluarkan surat perintah tersebut. Karena seharusnya ASN bersikap netral, tidak terlibat politik praktis.
"Jika terbukti menyalahi aturan harus diberi sanksi tegas,†wakil rakyat PKS dari Daerah Pemilihan Lampung ini.
Di Era Reformasi ini, Almuzzammil mengajak semua ASN untuk bersikap kritis terhadap kebijakan pimpinannya.
"Saat ini bukan lagi Era Orde Baru. ASN dituntut kritis. Jika ada kebijakan pimpinan yang melanggar prinsip ASN dan cenderung memobilisasi ke politik praktis maka segera laporkan," ajak Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) DPP PKS ini.
Imbauan kementerian tersebut memang tak disebutkan berkaitan dengan acara yang diinisiasi partai politik tersebut. Kementerian Perdagangan misalnya lewat surat bernomor 046/SJ-DAG/SE/11/2016 tertanggal 29 November 2016, menginstruksikan untuk mengirimkan minimal 10 orang ASN bersama keluarganya untuk ikut acara Olahraga Bersama Menteri Perdagangan.
Sementara Kementerian Sosial melalui surat bernomor 2139/DYS-Sekrt/12/2016 mengimbau kepada pejabat Eselon II di lingkungan Ditjen Pemberdayaan Sosial agar memerintahkan kepada seluruh pegawai beserta keluarga di lingkungan masing-masing wajib hadir dalam acara gelar budaya Bhinneka Tunggal Ika. Dalam surat tersebut disebutkan, Presiden RI akan hadir.
Almuzzammil mempertanyakan kebijakan tersebut yang bertepatan pada penyelenggaraan Car Free Day pada 4 Desember 2016.
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita sendiri mengaku acara jalan santai tersebut sambil mempromosikan pusat perbelanjaan Sarinah di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.
"Saya sengaja minta rutenya dari Kemendag di Gambir sampai ke Sarinah di Thamrin. Saya mau mengajak masyarakat bernostalgia dan tidak melupakan Sarinah. Ini pusat perbelanjaan bersejarah. Yang memberi nama Presiden Soekarno. Sampai sekarang di dalamnya banyak produk Indonesia bermutu tinggi," ujar politisi Nasdem ini.
Ditanya apakah acara ini berhubungan dengan acara "Kita Indonesia" di Bundaran HI, Enggar pun menjawab santai. "Memang sekarang politik sedang hangat, jadi segala sesuatu bisa dihubung-hubungkan. Minggu lalu Kemendag bikin acara dengan UKM binaan di car free day tidak ada pertanyaan apa-apa."
[zul]
Acara Parade Kita Indonesia yang digelar di kawasan Car Free Day Jakarta Minggu pagi terus menuai kritik. Salah satunya terkait karena mobilisasi Aparatur Sipil Negara di beberapa kementerian untuk hadir di acara yang digelar partai politik tersebut. 
