"Ketika orang sudah mau meninggalkan Pramuka karena dianggap Pramuka jadul, Pramuka tidak sesuai lagi dengan zamannya, ada pemimpin, Presiden yang mendorong untuk terus Gerakan Pramuka dikembangkan, peralihan itu di era beliau. Dibentuk Pokja antar instansi sehingga marwah Pramuka muncul lagi. Terus terang Pramuka tidak bisa kuat kalau tidak didukung pemerintah," kata Ketua Kwarnas Adhyaksa Dault, saat konferensi pers Panitia Jambore Nasional X, di Cibubur, Jakarta Timur (Jumat, 19/8).
Konferensi pers penghargaan lencana Tunas Kencana dihadiri Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, Ketua Fraksi PDIP Utut Adiyanto, dan Anggota Komisi IV dari Fraksi PDIP, Sudin.
"Kami setelah menerima input dari kwadra-kwarda (Kwartir Daerah) semua 34 kwarda. Yang pernah diberikan lencana tertinggi Tunas Kencana, tidak diberikan ke sembarang orang. Dulu Presiden Soeharto, sekarang kami berikan kepada Ibu Mega," ujarnya.
Adyaksa memaparkan, jasa Megawati dalam merevitalisasi Gerakan Pramuka dilihat dari sepanjang sejarah yakni sejak remaja, kemudian saat menjadi Presiden, dan juga setelah tak lagi menjabat Presiden. Saat menjadi Presiden, Megawati tidak pernah absen hadir upacara Hari Kelahiran Pancasila yakni pada tahun 2001,2002,2003, dan 2004. Bahkan, saat itu Megawati menginstruksikan langsung pada fraksi di DPR mengawal UU Gerakan Pramuka sebagai landasan Pramuka sekarang ini, yakni UU No 12/2010.
"Beliau juga ketika menjadi Presiden, membentuk MoU antar kementerian, untuk mensukseskan Gerakan Pramuka, yang menjadi cikal bakal proses revitalisasi pramuka. Itu dilakukan di zaman Ibu Megawati," ujarnya.
Melihat jasa-jasa itu, dalam rapat kwarda-kwarda memutuskan tahun ini penghargaan tertinggi diberikan kepada Megawati Soekarnoputri.
"Karena cikal bakal dari revitalisasi ada ketika beliau menjadi Presiden, walaupun singkat masa kepemimpinan beliau, tapi banyak yang dilakukan untuk Pramuka. Begitu ada UU kepramukaan, partai-partai melebur kembali masuk ke pramuka, ormas-ormas seperti NU, kami lagi mengajak Muhammadiyah bergabung ke Pramuka," jelasnya.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yangdatang ditugaskan langsung oleh Megawati dalam kapasitas sebagai Presiden Indonesia ke-5 mengatakan, dalam keseluruhan kesejarahan Megawati memang menaruh perhatian kepada Pramuka. Sejak kecil, Mega diminta Bung Karno untuk bergabung dalam panduan saat itu, sebagai upaya untuk membangun rasa cinta patriotisme, cinta tanah air.
"Bagi kami Gerakan Pramuka, mengapa kami berikan perhatian yang sangat besar dalam penyusunan UU tersebut, bahkan gerakan Pramuka, satu huruf pun tidak boleh dihilangkan, karena dari sinilah kita bersama mengakui, sebagai sebuah medium yang baik dalam membangun rasa solidaritas dan juga akhlak yang mulia. Rasa cinta tanah air dan mewujudkan kegembiraan hidup dalam mengembleng diri mereka sendiri menjadi pemimpin bangsa dan negara," kata Hasto.
Hasto sendiri mengaku punya pengalaman ikut jambore pada tahun 81, dan menjadi bagian dari bukti otentik bahwa Pramuka mempersiapkan mulai dari SD, SMP, SMI, membangun rasa bangga sebagai warga negara Indonesia.
"Kita punya buku saku pramuka, dalam sistem pendidikan, disitu kan ditulis sebagai catatan yang siap diuji melalui kecakapan khusus. Ini tidak hanya memberikan wawasan praktek kepemimpinan solidaritas tapi juga catatan penting dan relevan. Kemudian ruang kreatifitas, saya sendiri tidak bisa membayangkan apa jadnya tanpa proses yang saya ikuti, karena itulah betul-betul menunjukan komitmen," bebernya.
Karena itulah, apa yang diberikan oleh Gerakan Pramuka kepada Megawati dengan alasan-alasan atas jasanya merevitalisasi Gerakan Pramuka, tentu ini menjadi momentum dan didedikasikan untuk gerakan kepramukaan tersebut.
"Bagaimanapun juga kami memiliki kepala daerah, anggota legislatif, dan menjadikan wahana untuk menggembleng anak-anak muda, generasi muda sehingga melalui Pramuka bisa siapkan diri," jelasnya.
Terkait dengan upaya memperkuat Gerakan Pramuka ke depannya, Hasto menjelaskan, bahwa dirinya sudah berdiskusi dengan Megawati bagaimana regulasi yang ada saat ini. Ke depan, perlu diformulasikan dan diperkuat dalam regulasi agar Gerakan Pramuka punya rumah yang tepat sesuai karakter Gerakan Pramuka tersebut, apakah lebih tepatnya jika dibawah Kemendikbud.
[ysa]
BERITA TERKAIT: