"Alih-alih membuat masalah menjadi tenggelam, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, seakan-akan malah membuat rumor itu moncer dan marak, seperti istilah Jawa 'kriwikan dadi grojogan' atau aliran air yang kecil menjadi sebuah air terjun," ungkap ilmuwan politik, Muhammad AS Hikam, lewat akun facebooknya, beberapa saat lalu (Rabu, 30/9).
Sebelumnya diberitakan, Seskab Pramono Anung mengultimatum pihak yang memfitnah Jokowi mengadakan pertemuan dan meminta maaf kepada keluarga PKI. Politisi PDIP itu meminta pelaku untuk bertobat atau akan diseret ke proses hukum. Rumor yang dimaksud Pramono itu menyebar lewat media sosial seperti blackberry messenger dan twitter. Lihat:
Istana Minta Penyebar Fitnah Jokowi Segera TaubatHikam menyayangkan tindakan Seskab yang biasa disapa Pram itu, karena menurutnya rumor politik yang munculdi media sosial akan hilang sendiri dalam tempo cepat, secepat peredarannya. Publik yang mengakses medsos juga paham dan mampu menyaring mana kabar yang punya validitas dan mana yang cuma hoax.
"Kalaupun pemerintah mau merespon, selayaknya jika respon itu juga proporsional. Bukan seperti yang dilakukan Menseskab yang seolah-olah mau menutup, tetapi sengaja atau tidak justru malah membuat ingar bingar,†tegas Hikam.
Hikam menyebut salah satu kelemahan terbesar dalam Pemerintahan Jokowi adalah komunikasi publik. Hal ini disebabkan karena masih sulitnya para penghuni Istana dan "punakawan"-nya untuk tidak pamer omongan dan mampu berkomunikasi dengan publik secara sistematis atau terkelola. Akibatnya jelas fatal bagi sistem pengelolaan pemerintahan.
"Paling tidak, Istana lalu sangat rentan dengan gosip dan disadari atau tidak menjadi salah satu sumber kesimpang siuran informasi di negeri ini," tegasnya.
[ald]
BERITA TERKAIT: