Presiden Harus Pastikan Kader Masuk Pemerintahan untuk Perbaikan

Pengamat politik Citra Institute, Efriza memandang, sejumlah nama kader Partai Gerindra yang Desas-desus nya akan menjadi menteri, harus dipastikan bukan karena hubungan kerabat.

"Meski dukungan masyarakat tinggi untuk Prabowo mandiri, tidak direcoki oleh Geng Solo, Presiden harus memastikan sosok yang akan masuk ke pemerintahan tidak membuat isu nepotisme mengemuka," ujar dia kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Minggu, 1 Februari 2026. 

Dia mengamati, isu nepotisme belakangan menguat, setelah kader Gerindra yang juga keponakan Prabowo, yakni Thomas Djiwandono, ditugaskan menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). 

"Harus belajar dari Thomas Djiwandono yang kini mengisi posisi di BI, dari awalnya sebagai Wakil Menteri Keuangan," tuturnya.

Belakangan, lanjut Efriza, nama Budisatrio Djiwandono yang kini menjabat Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), diisukan akan ditarik ke eksekutif, menggantikan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri (Menlu).

"Jika tidak dipastikan reshuffle ini untuk perbaikan tata kelola pemerintahan, maka bisa dianggap Presiden Prabowo sedang menjalankan model nepotisme ketimbang merit system dalam penunjukan menteri," urainya.

Meski begitu, Magister Ilmu Politik lulusan Universitas Nasional (UNAS) ini meyakini, semangat Presiden Prabowo dalam reshuffle yang kabarnya akan dilakukan pada Februari ini, tidak lain untuk memangkas pengaruh mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Sehingga Efriza memandang, apabila hal tersebut benar-benar menjadi alasan utama Presiden Prabowo dalam reshuffle ini, kemungkinan akan berdampak pada tingkat keterpilihan publik terhadap Partai Gerindra di masa pemilihan umum (pemilu) mendatang.

"Gerindra akan dapat menguat elektabilitasnya, dan semakin dipercaya publik karena kader-kadernya akan serius menjalankan program kerja Presiden," tandasnya.