Tetapi Tjahjo punya alasan. Dia menegaskan, apa yang dilakukannya tidak melenceng. Disampaikannya bahwa tugas Mendagri terkait masalah stabilitas politik dalam negeri.
Ia luruskan, tugas Mendagri bukan hanya terkait urusan Pilkada, administrasi pemerintahan dan E-KTP. Tugas Mendagri juga mencakup pembangunan tata kelola pemerintahan yang terjaga efektif, efisien, taat pada hukum, kemudian memperkuat otonomi daerah untuk melayani masyarakat dan mempercepat reformasi birokrasi.
"Kemendagri memperkuat Direktorat Kesbangpol, semacam badan yang bisa berfungsi intelijen internal Kemendagri, sebagaimana keinginan saya sebagai Mendagri agar Badan Kesbangpol selalu berkoordinasi dengan BIN di pusat sampai daerah," ujar Tjahjo dalam pesan kepada redaksi (Rabu, 1/7).
Tjahjo melanjutkan, wajar bila dirinya selaku Mendagri menjaga kewibawaan presiden. Apalagi, Presiden Jokowi dan dirinya berada dalam satu partai (PDIP).
"Wajar kalau Mendagri bersikap dalam posisinya 'siapa kawan siapa lawan' kepada siapapun yang menusuk dari belakang Presiden Jokowi. Apalagi, ada aparat birokrasi pemerintahan yang tidak loyal kepada keputusan presiden," pungkas Tjahjo.
[ald]
BERITA TERKAIT: