
. Pernyataan Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno yang meminta Polri tidak memberikan izin penyelenggaraan Munas IX Partai Golkar 30 November di Bali, semakin mengkonfirmasi campur tangan dan intervensi kekuasaan terhadap internal Golkar.
Demikian disampaikan Pengurus DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo kepada redaksi sesaat lalu, Selasa (25/11).
"Larangan tersebut jelas menjadi preseden buruk bagi alam demokrasi kita saat ini," sebut Seketaris Fraksi Golkar di DPR ini.
Bambang menambahkan, kader Partai Golkar dan seluruh elemen masyarakat tentu tidak akan tinggal diam terhadap tindakan refresif dan penyalahgunaan wewenang itu. (Baca:
Menko Polhukam Minta Polri Tak Beri Izin Munas Golkar di Bali)
"Kami prihatin sekaligus menyesalkan sikap pemerintah yang sangat politis tersebut. Menko Polhukam offside," tukasnya.
[rus]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: