Hatta Rajasa: 21 Pimpinan AKD untuk KIH Bukan Transaksi Politik

Salah satu bulir yang disepakati adalah soal pemberian 21 pimpinan komisi dan badan DPR untuk kubu KIH. Namun begitu, Hatta meminta semua pihak tidak menganggap hal ini sebagai transaksi politik.

Ia meluruskan, penambahan 21 pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) yang nantinya akn diberikan kepada KIH ini merupakan tuntutan kondisi DPR, mengingat adanya pengubahan sejumlah nomenklatur kementerian oleh pemerintah.

"Sangat logis menambah satu pimpinan tiap AKD, mengingat dinamika dan tantangan yang dihadapi DPR," ujarnya dalam wawancara di sebuah televisi swasta, Sabtu (15/11) malam.

Kesepakatan ini nantinya akan ditandatangani kedua kubu di DPR pada hari senin (17/11). Hatta berharap teknis perdamaian bisa berjalan lancar sebelum masa reses terjadi 5 Desember nanti.

"Kita harap sebelum masa reses. Kita tidak ingin masa sidang pertama di DPR tidak berjalan baik," tandasnya. [ian]